Menteri Pertanian Amran Sulaiman melaporkan adanya anomali penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (18/6/2026).

Penurunan harga TBS terjadi setelah pengumuman aturan ekspor satu pintu melalui BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Amran bergerak cepat dengan menyurati Kapolri untuk menindak pabrik kelapa sawit (PKS) yang belum menaikkan harga beli.

Langkah tegas tersebut membuahkan hasil. Jumlah PKS yang belum menyesuaikan harga berkurang drastis dari 274 pekan lalu menjadi 130 perusahaan saat ini.

"Tapi kami sampaikan yang 274 kami langsung pada hari itu juga kami mengirim surat ke Pak Kapolri bahwa ini harus ditindaklanjuti dan langsung tembusan Kapolda di wilayah masing-masing dan Ditkrimsus ditindaklanjuti," ungkap Amran.

Intervensi melalui penegakan hukum ini diklaim berhasil menekan jumlah PKS yang mematok harga rendah kepada petani.

Pemerintah menargetkan pemulihan harga TBS dalam waktu sepekan ke depan dan memastikan sistem satu pintu PT DSI akan membawa dampak positif jangka panjang.

"Tapi kami yakin satu minggu ke depan itu sudah pulih kembali dan insyaallah ke depan dengan satu pintu ini harga TBS ke depan lebih baik," ujar Amran.

Kondisi pasar saat ini dinilai tidak logis karena penurunan harga di tingkat petani terjadi di tengah lonjakan harga minyak sawit mentah (CPO) global dan penguatan Dolar AS.

"Saya katakan kepada beliau ini anomali. Harga CPO dunia naik, Dolar menguat kurang lebih 10%, harga CPO naik tetapi harga TBS turun.

Ini tidak masuk akal," ujar Amran.

Pemerintah memberikan peringatan keras kepada seluruh PKS agar tidak memanipulasi harga demi melindungi jutaan masyarakat yang bergantung pada sektor ini.

"Nah ini kami minta jangan bermain-main, jangan korbankan rakyat. Ada petani plasma itu 15 juta dengan seluruh keluarganya diperkirakan 30 juta.

Kita harus, Bapak Presiden arahkan berpihak pada petani-petani plasma sawit," kata Amran.