OJK Beri Kebijakan Khusus untuk Sektor PVML, Longgarkan Kepemilikan Asing
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sejumlah kebijakan khusus bagi sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) pada Rabu (17/6/2026) di Jakarta.
Langkah ini diambil untuk mendukung kebutuhan industri sekaligus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional.
Kebijakan tersebut mencakup aturan batas kepemilikan asing hingga penyelenggaraan layanan Buy Now Pay Later (BNPL).
Penyesuaian Responsif terhadap Dinamika Industri
Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penguatan fungsi pengaturan dan pengawasan.
Penyesuaian dilakukan secara responsif terhadap dinamika industri serta perkembangan perekonomian.
"Pemberian kebijakan berbeda dilakukan dalam kerangka kewenangan OJK dengan tetap berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), prinsip kehati-hatian, serta tata kelola yang baik," ujar Agus Firmansyah.
Penerapan ketentuan khusus ini diharapkan mampu mendorong para pelaku industri PVML untuk tetap beroperasi secara sehat, prudent, dan berkelanjutan.
OJK menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berlaku umum, melainkan diberikan selektif berdasarkan permohonan perusahaan dan hasil penilaian kondisi riil.
Enam Aspek Penyesuaian
Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KADK), OJK menetapkan enam aspek penyesuaian.
Ketentuan tersebut meliputi pelonggaran batas kepemilikan asing maksimal 85% dengan masa transisi tiga tahun, serta relaksasi jangka waktu minimum operasi bagi pemegang saham pengendali berbentuk badan hukum.
Selain itu, terdapat penyesuaian modal disetor minimum akibat akuisisi dan pemberian masa transisi portofolio BNPL bagi lembaga non-bank hingga 31 Desember 2027.
OJK juga memberikan kelonggaran sertifikasi bagi perusahaan pergadaian serta kemudahan administrasi laporan pembubaran perusahaan.
OJK memastikan pemenuhan regulasi tetap terukur dengan mempertimbangkan kondisi setiap perusahaan.
Pengawasan ketat diterapkan demi menjaga perlindungan konsumen serta keseimbangan sistem keuangan.
"OJK akan terus melakukan penguatan pengaturan dan pengawasan sektor PVML secara adaptif dan terukur guna menjaga keseimbangan antara pengembangan industri, penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan nasional," tutup Agus Firmansyah.
Update Terbaru
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Peluang Aprilia gagalkan ambisi juara dunia Marc Marquez
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Petani Boleh Jual Jagung Di Atas HPP, Ini Penjelasan Bapanas
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Loyalitas ke Presiden Prabowo Jadi Penentu Utama Posisi Cawapres
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Fakta Daging Kucing Masih Dikonsumsi di 4 Negara Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Aksi Jual Asing Tekan Saham BBCA hingga Koreksi 1,79 Persen
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Daftar Pajak Terbaru Pembelian dan Buyback Emas Batangan Antam
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Seiring Koreksi Pasar Global
Rabu / 18-11-2026, 09:07 WIB






