Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membentuk tim khusus pengadaan batu bara untuk PT PLN (Persero).

Langkah ini diambil untuk memperkuat pengawasan dan memastikan kepastian pasokan bahan bakar listrik nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pembentukan tim ini melibatkan berbagai instansi lintas sektor.

Hal itu dilakukan guna mengantisipasi kendala teknis serta menjaga transparansi harga bahan bakar yang digunakan perusahaan listrik milik negara.

"Jadi dalam rangka memastikan koordinasi, kerja sama, dan kepastian PLN mendapatkan kebutuhan barang, kami meminta izin kepada Bapak Presiden.

Arahan Bapak Presiden adalah membentuk tim," kata Bahlil.

Tim tersebut nantinya akan diisi oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta internal PLN.

Pengawasan Biaya Operasional

Langkah pengetatan manajemen ini diambil pemerintah untuk mengontrol biaya operasional PLN.

PLN memperoleh banyak dukungan subsidi serta insentif harga khusus dari negara agar tidak membebani anggaran pemerintah.

"Kalau negara tidak hadir bersama-sama dengan PLN untuk melakukan pengawasan dan manajemen yang presisi, itu akan melahirkan cost lebih.

Kalau cost lebih, itu nanti PLN mendapatkan 7% dari opex. Jadi semakin tinggi opexnya, itu semakin membebani keuangan negara," ujar Bahlil.

Di sisi lain, upaya pemenuhan pasokan saat ini mendesak dilakukan karena pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PLN masih mengalami kekurangan pasokan bahan bakar dalam jumlah besar untuk tahun ini.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengonfirmasi bahwa total kebutuhan batu bara untuk operasional pembangkit PLN mencapai 154 juta ton.

Namun, volume yang tersedia saat ini baru menyentuh angka 134 juta ton.

"Dan itu kekurangan 20 [juta ton] itu lagi diusahakan," tutur Yuliot.