com, Rabu (17/6/2026).

Ariandi menambahkan, perjalanan dinas massal tanpa kejelasan target capaian berisiko membebani ruang fiskal daerah yang saat ini sedang terbatas.

in1

"Belanja birokrasi harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal daerah," ungkapnya.

Ia mengingatkan agar pemotongan tidak dilakukan secara acak sehingga fungsi koordinasi antarlembaga dan program pelayanan strategis tetap berjalan optimal.

"Yang perlu dijaga adalah jangan sampai kebijakan ini berubah menjadi pemangkasan membabi buta yang justru menghambat koordinasi pemerintahan dan pelayanan publik," ujarnya.

Pengawasan berbasis indikator kinerja utama dinilai krusial agar penghematan anggaran ini memberikan dampak jangka panjang bagi tata kelola birokrasi daerah.

"Jika dilakukan secara selektif dan berbasis evaluasi kebutuhan, kebijakan ini berpotensi efektif menekan belanja operasional pemerintah," katanya.

Pemerintah daerah selanjutnya disarankan memprioritaskan agenda luar daerah daring untuk rapat koordinasi atau kegiatan seremonial non-strategis.

"Jika hanya mengurangi jumlah peserta tanpa mengubah pola kerja dan akuntabilitas hasil perjalanan, penghematan yang diperoleh bisa bersifat sementara," katanya.

Transformasi digital birokrasi harus dikedepankan agar efisiensi anggaran perjalanan dinas ini dapat dialihkan ke program pelayanan publik yang menyentuh masyarakat.

"Sebaliknya, kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding yang tidak memiliki tindak lanjut jelas, atau rapat yang dapat dilakukan secara virtual sebaiknya ditunda atau dibatalkan," ujarnya.

>>> David Nuban Yakin Hornbills Lebih Solid dari Pelita Jaya di Final IBL

Kini koordinasi tatap muka diposisikan sebagai alternatif terakhir birokrasi Pemprov Bangka Belitung ketika manfaat yang dihasilkan jauh melampaui biaya operasional dikeluarkan.