"Sebagai bentuk pengawasan, saya telah menetapkan bahwa seluruh perjalanan dinas, baik yang dilakukan pejabat eselon II, eselon III, eselon IV maupun staf, harus terlebih dahulu mendapatkan izin," tegasnya.

>>> Mentan Tegaskan Tak Ragu Tindak Tegas Pabrik Sawit yang Turunkan Harga TBS

in1

Hidayat mengkritik praktik pengiriman dokumen fisik antarwilayah yang seharusnya bisa diselesaikan memanfaatkan layanan ekspedisi demi memotong ongkos operasional.

"Jangan sampai perjalanan dinas hanya dilakukan untuk mengantar berkas yang sebenarnya bisa dikirim melalui jasa ekspedisi. Perjalanan dinas harus tepat sasaran dan memiliki urgensi yang jelas," katanya.

Di sisi lain, reformasi birokrasi ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta profesionalisme aparatur sipil negara.

"Kedisiplinan ASN ini merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang kuat dan dipercaya masyarakat," katanya.

Gubernur memastikan layanan dasar masyarakat seperti kesehatan, sektor pertanian, hingga Samsat keliling tidak akan terganggu oleh pemangkasan anggaran rutin ini.

"Saya optimistis dengan kedisiplinan yang terjaga, semangat kerja yang tinggi, dan komitmen pelayanan yang kuat, Pemprov Babel mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, akuntabel, dan semakin dipercaya masyarakat," katanya.

Hidayat berharap pada masa mendatang kondisi perekonomian daerah kembali pulih sehingga alokasi anggaran pembangunan dan kesejahteraan pegawai dapat ditingkatkan.

"Mudah-mudahan tahun berikutnya kondisi semakin membaik, pembangunan bisa dimaksimalkan lagi, termasuk kesejahteraan pegawai akan diperhatikan," tutur Hidayat.

Akademisi Universitas Bangka Belitung, Ariandi A Zulkarnain, menilai kebijakan pengetatan ini rasional dan sesuai dengan prinsip efektivitas pengelolaan keuangan publik.

"Saya melihat langkah Gubernur Hidayat Arsani cukup rasional dan sejalan dengan prinsip value for money dalam administrasi publik," kata Ariandi kepada Bangkapos.