Budi Prasetyo merincikan besaran biaya tambahan ilegal per paket dokumen yang dikutip dari para pemohon izin tinggal.

>>> Review Wuling Cortez Darion EV: MPV Listrik Keluarga yang Ekonomis

Pungutan di luar tarif resmi tersebut diduga diakumulasikan secara berkala, dengan satu paket sekitar Rp1-1,5 juta.

Budi Prasetyo menyatakan bahwa pengumpulan dana dari tingkat bawah tersebut kemudian didistribusikan secara berjenjang ke struktur jabatan yang lebih tinggi.

Kode sandi khusus diaplikasikan untuk mengaburkan transaksi tersebut.

Budi Prasetyo mengonfirmasi kedudukan Silmy Karim dalam struktur pembagian dana bersandi kelompok atas tersebut. Mantan Dirjen Imigrasi itu dikategorikan di posisi puncak penerima dana harian, dengan sebutan "malaikat".

Budi Prasetyo membeberkan fungsi salah satu tersangka, Juniadi Sri Priambudi alias JSP, yang memiliki peran manajerial dalam rantai sirkulasi uang pungutan liar tersebut.

Perannya bukan sebagai penikmat pasif melainkan sebagai eksekutor distribusi.

Budi Prasetyo mengonfirmasi metode pengiriman uang rutin mingguan sebesar Rp100 juta yang mengalir ke rekening Silmy Karim setiap hari Jumat.

Aliran dana ini dikoordinasikan melalui Direktur Izin Tinggal saat itu.

Budi Prasetyo merespons isu pemanggilan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dengan menegaskan fokus kerja tim penyidik saat ini.

Rangkaian tindakan hukum di lapangan masih diprioritaskan sebelum memeriksa saksi-saksi baru.

Budi Prasetyo menandaskan bahwa durasi waktu tindak pidana dalam berkas perkara dibatasi dari tahun 2022 sampai 2026.

Kendati demikian, sistem pemerasan keimigrasian ini diduga kuat sudah mengakar jauh sebelum periode tersebut.

Di sisi lain, Ketua KPK Setyo Budiyanto menerangkan modus operandi para pejabat Imigrasi yang sengaja mempersulit proses permohonan hingga selalu ditolak sistem.