Kasus dr Ratna Dinilai Berpotensi Jadi Preseden Pelayanan Medis
Kasus yang menjerat dr Ratna Setia Asih tidak lagi dipandang sebagai persoalan individu.
Kalangan dokter menilai putusan terhadap dr Ratna berpotensi menjadi preseden yang memengaruhi praktik pelayanan medis di seluruh Indonesia.
Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Slamet Budiarto menilai hakim perlu sangat berhati-hati dalam memutus perkara.
Sebab, praktik yang dilakukan dr Ratna disebut merupakan hal lazim di berbagai daerah, yakni memberikan konsultasi medis melalui telepon atau on call di luar jam kerja rumah sakit.
Ketidakhadiran yang bersangkutan di luar jam kerja dan hanya berkonsultasi melalui telepon dengan dokter jaga, tidak menyalahi SOP.
"Kalau dr Ratna dinyatakan bersalah, ada kemungkinan besar dokter-dokter akan berhenti melakukan konsultasi on call di luar jam kerja," ujarnya dalam konferensi pers Jumat (18/6/2026).
Menurut IDI, konsultasi jarak jauh antara dokter jaga, dokter perawatan, dan dokter spesialis selama ini menjadi bagian penting dalam pelayanan pasien, terutama saat dokter spesialis tidak berada di rumah sakit.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan.
Dengan jumlah anggota IDI mencapai sekitar 220 ribu dokter, putusan yang berujung pidana disebut dapat memicu perubahan perilaku dokter dalam mengambil keputusan klinis.
Terlebih, dalam kasus dr Ratna, dr Slamet menilai tidak ada unsur kesengajaan (mens rea) dalam tindakan yang dilakukan, karena tujuannya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien.
"Dokternya melakukan upaya untuk menyembuhkan, tetapi pasien meninggal atau mengalami kondisi berat, kemudian dipidana. Kalau sampai dipidana, menurut kami ini merupakan kriminalisasi," tegasnya.
Selain itu, IDI menyoroti pilihan jaksa yang menuntut pidana penjara 4,5 tahun. Padahal dalam ketentuan yang digunakan, sanksi dapat berupa pidana penjara maupun denda.
IDI juga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses penanganan kasus tersebut.
Organisasi profesi itu berharap perkara yang berkaitan dengan penilaian tindakan medis dapat mempertimbangkan aspek profesi dan standar pelayanan kesehatan sebelum berujung pada pemidanaan.
Update Terbaru
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB






