Dalam situasi pasar yang sensitif terhadap isu fiskal, arus modal, dan stabilitas kebijakan, kenaikan BI Rate menunjukkan bahwa otoritas moneter tidak pasif.

Menurutnya, hal ini penting karena pasar sering menilai kredibilitas dari kecepatan dan ketegasan respons.

Jika BI terlambat, investor bisa menilai risiko Indonesia meningkat, sehingga meminta imbal hasil lebih tinggi atau keluar dari aset rupiah.

"Dengan langkah yang tegas, BI membeli waktu agar pemerintah dapat memperbaiki sisi fiskal, regulasi, dan kepercayaan pasar," jelas Josua.

Risiko Suku Bunga Acuan Tinggi

Di sisi lain, biaya kenaikan BI Rate juga besar. Kerugian paling langsung adalah biaya dana perbankan berpotensi naik.

Ketika suku bunga acuan naik, bank pada akhirnya perlu menyesuaikan bunga deposito untuk mempertahankan dana nasabah.

Jika biaya dana naik, bunga kredit akan lebih sulit turun dan bahkan bisa ikut naik secara bertahap.

Dampaknya terasa pada KPR, KKB, kredit modal kerja, kredit investasi, dan pembiayaan UMKM. Dunia usaha akan lebih berhati-hati memperluas usaha karena biaya pinjaman menjadi lebih mahal.

Kerugian kedua adalah tekanan terhadap konsumsi rumah tangga. Rumah tangga yang memiliki cicilan mengambang atau berencana mengambil kredit baru akan menghadapi beban yang lebih tinggi.

Konsumen juga cenderung menunda pembelian barang tahan lama seperti rumah, mobil, motor, elektronik, dan renovasi rumah.

Jika konsumsi melambat, dampaknya bisa menjalar ke ritel, otomotif, properti, konstruksi, serta sektor jasa.

>>> Timnas Kolombia Hadapi Uzbekistan di Laga Pembuka Piala Dunia 2026

"Dalam ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga, ini menjadi risiko penting," katanya.

Kerugian ketiga yakni tekanan terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Suku bunga tinggi membuat perusahaan menunda ekspansi, terutama jika permintaan belum kuat dan rupiah masih bergejolak.