Ekonom: Kenaikan BI Rate Punya Manfaat dan Risiko Seimbang
Investasi yang padat modal, seperti manufaktur, properti, infrastruktur, dan logistik, menjadi lebih mahal.
Josua menilai jika kenaikan suku bunga berlangsung lama, pertumbuhan ekonomi bisa tertahan di sekitar 5% atau bahkan lebih rendah.
Dari sisi APBN, kenaikan BI Rate juga berpotensi menaikkan biaya utang pemerintah.
Jika pasar meminta imbal hasil SBN lebih tinggi, pemerintah harus membayar bunga lebih mahal saat menerbitkan utang baru.
Ini dapat mengurangi ruang belanja produktif karena lebih banyak anggaran terserap untuk pembayaran bunga.
Dalam jangka pendek, kenaikan suku bunga membantu menjaga kepercayaan, namun dalam jangka menengah, jika biaya utang terus naik, tekanan fiskal justru bisa bertambah.
Bagi pasar saham, kenaikan BI Rate biasanya menjadi tekanan karena investor menilai laba perusahaan bisa turun akibat biaya pembiayaan yang lebih tinggi dan konsumsi yang lebih lemah.
Sektor yang sensitif terhadap bunga seperti properti, otomotif, konstruksi, ritel, dan pembiayaan konsumen cenderung lebih rentan.
Namun, sektor perbankan besar bisa relatif lebih tahan jika mampu menjaga dana murah dan kualitas kredit.
Sektor berbasis ekspor atau berpendapatan dolar AS juga bisa lebih terlindungi apabila rupiah masih lemah.
"Jadi, kenaikan BI Rate adalah kebijakan yang bermanfaat untuk stabilitas, tetapi mahal bagi pertumbuhan.
Dalam kondisi saat ini, langkah BI masih dapat dibenarkan karena tekanan rupiah sudah cukup serius dan perlu dijaga agar tidak menjalar ke inflasi serta kepercayaan investor," terang Josua.
"Namun, kenaikan suku bunga tidak boleh dianggap sebagai solusi utama. Ini lebih tepat disebut rem darurat untuk menahan gejolak, bukan mesin untuk memperbaiki ekonomi."
Josua merekomendasikan bank sentral perlu menjaga keseimbangan.
Menurutnya, suku bunga boleh tinggi selama tekanan rupiah dan inflasi masih kuat, tetapi BI juga perlu memastikan likuiditas perbankan tetap memadai agar kredit ke sektor riil tidak kering.
Pemerintah harus membantu melalui disiplin APBN, pengendalian harga pangan dan energi, kepastian aturan, dan perbaikan iklim investasi. "Jika hanya BI yang bekerja, biaya stabilisasi akan semakin mahal.
>>> IHSG Dibuka Melemah ke Level 6.167 Jelang Keputusan BI Rate
Jika fiskal dan regulasi ikut membaik, kebutuhan kenaikan suku bunga lanjutan bisa berkurang," imbuhnya.
Update Terbaru
Vivo X Fold 6 Siap Guncang Pasar HP Lipat dengan Kamera 200 MP dan Baterai 6900 mAh
Kamis / 18-06-2026, 12:21 WIB
Lexar Luncurkan SSD Edisi Argentina untuk Kreator Konten Digital
Kamis / 18-06-2026, 12:21 WIB
Kritik Mengemuka atas Indikasi Pelanggaran HAM dalam Program Makan Bergizi Gratis
Kamis / 18-06-2026, 12:20 WIB
Prodia Diagnostic Line dan Niramas Utama Gelar IPO pada Juni 2026
Kamis / 18-06-2026, 12:20 WIB
Simulasi Biaya Tol dan BBM Jakarta-Yogyakarta Pakai Hyundai Stargazer
Kamis / 18-06-2026, 12:20 WIB
Bank Sampoerna Buka Opsi Merger Antisipasi Rencana Kebijakan OJK
Kamis / 18-06-2026, 12:20 WIB
Yen Anjlok ke Level Terendah Sejak Juli 2024, Pasar Waspadai Intervensi Jepang
Kamis / 18-06-2026, 12:20 WIB
Kasus Pemain Naturalisasi Ilegal Picu Pembersihan Massal di Timnas Malaysia
Kamis / 18-06-2026, 12:20 WIB
Harga Emas Perhiasan di Raja Emas dan Laku Emas 18 Juni 2026 Turun
Kamis / 18-06-2026, 12:16 WIB
Prodia Diagnostic Line Targetkan Dana IPO Rp62,75 Miliar
Kamis / 18-06-2026, 12:15 WIB
Panselnas Hapus Penalti Rp100 Juta untuk Calon Manajer Koperasi Desa
Kamis / 18-06-2026, 12:15 WIB
Indonesia Dinilai Perlu Tingkatkan Hilirisasi Mineral Kritis
Kamis / 18-06-2026, 12:15 WIB
Uzbekistan Kalah 1-3 dari Kolombia di Debut Piala Dunia
Kamis / 18-06-2026, 12:15 WIB
Pengamat: Inpres Jalan Daerah Perkuat Konektivitas Distribusi Pangan
Kamis / 18-06-2026, 12:15 WIB






