Aplikasi pesan singkat Telegram terseret dalam skandal kecurangan ujian masuk universitas di India. Pemerintah setempat mengambil langkah tegas dengan memblokir sementara platform tersebut hingga 22 Juni 2026.

Langkah preventif ini diterapkan agar para peserta tidak berbuat curang menjelang pelaksanaan ujian ulang.

>>> Polisi Selidiki Kapal Yacht Australia yang Terdampar Tanpa Awak di Rote

Keputusan tersebut diumumkan oleh Badan Ujian Nasional India selaku penyelenggara Ujian Masuk Kualifikasi Nasional (Sarjana) atau NEET (UG).

Ujian tersebut merupakan tes masuk perguruan tinggi kedokteran yang diikuti oleh jutaan siswa di India setiap tahunnya.

Pihak otoritas menyatakan bahwa pemblokiran ini bertujuan menyetop penjualan soal ujian palsu.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat meredam penyebaran misinformasi sebelum ujian ulang NEET digelar pada 21 Juni 2026.

Badan Ujian Nasional India juga mendesak Telegram untuk menonaktifkan fitur pengeditan pesan hingga 30 Juni 2026.

Fitur tersebut dinilai rawan disalahgunakan untuk memalsukan bukti kebocoran soal setelah tes selesai. "Kedua langkah tersebut telah diambil demi kepentingan ketertiban umum," kata Badan Ujian Nasional India.

Reaksi CEO Telegram

Kebijakan penutupan akses tersebut langsung memicu reaksi keras dari CEO Telegram, Pavel Durov. Melalui pernyataan di akun media sosial X miliknya, Durov mengkritik keputusan pemerintah India.

>>> DPR Setujui Tambahan Anggaran Kemenag 2027 Rp 41,8 Triliun

Durov menilai pembatasan tersebut justru menghukum lebih dari 150 juta pengguna Telegram di India.

Menurutnya, sanksi ini salah sasaran karena tidak menyasar langsung pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran materi ujian.

Ia juga menyangsikan efektivitas dari pemblokiran tersebut. Durov berargumen bahwa dokumen soal ujian yang bocor akan dengan mudah berpindah ke aplikasi pesan alternatif lainnya.