Inilah yang hingga kini belum sepenuhnya terwujud di Sumatera.

Akibatnya, hampir seluruh beban distribusi masih berada di atas roda kendaraan diesel. Ketika terjadi gangguan BBM, dampaknya langsung terasa di seluruh rantai pasok.

Sebaliknya, jika jaringan rel tersedia, sebagian besar komoditas dapat dipindahkan ke moda kereta api yang lebih hemat energi, lebih murah, dan lebih ramah lingkungan.

Ada beberapa langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah. Pertama, melakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi solar subsidi di Sumatera.

Persoalan ini tidak boleh berhenti pada dugaan.

Negara harus memastikan secara akurat apakah kelangkaan disebabkan oleh distribusi, penyalahgunaan, pengawasan yang lemah, atau kombinasi dari semuanya.

Kedua, mempercepat digitalisasi distribusi BBM hingga tingkat SPBU. Teknologi saat ini memungkinkan pemerintah mengetahui pergerakan distribusi secara real-time sehingga kebocoran dapat diminimalkan.

Ketiga, memperkuat pengawasan terhadap penggunaan BBM subsidi agar benar-benar sampai kepada kelompok sasaran yang membutuhkan.

Keempat, mempercepat pembangunan pusat-pusat logistik regional yang terintegrasi dengan pelabuhan, jalan tol, dan kawasan industri.

Kelima, yang paling strategis, mempercepat pembangunan jaringan kereta api barang lintas Sumatera. Pembangunan rel bukan lagi sekadar proyek transportasi, melainkan investasi jangka panjang untuk menurunkan biaya logistik nasional.

Bagi dunia usaha, persoalan ini sesungguhnya sederhana.

Pengusaha tidak meminta subsidi tambahan, mereka hanya membutuhkan kepastian bahwa barang dapat bergerak, kendaraan memperoleh bahan bakar, dan pemerintah memiliki arah pembangunan logistik yang jelas.

Bagi masyarakat, konektivitas berarti harga kebutuhan pokok yang stabil, kesempatan kerja lebih luas, dan akses ekonomi yang lebih baik.

Bagi investor, konektivitas adalah sinyal bahwa suatu wilayah siap tumbuh.

Karena itu, pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera harus dilanjutkan hingga benar-benar terhubung secara utuh.