Aset Negara Tembus Rp 14.600 Triliun, DJKN Kelola Bagian Terbesar
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mencatat total aset negara mencapai Rp 14.600,98 triliun pada 2025.
Jumlah tersebut mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp 13.692,4 triliun.
Sebagian besar aset negara dikelola langsung oleh DJKN dengan nilai mencapai Rp 12.891 triliun.
"Jadi secara sederhana DJKN ini semacam wali amanah dari kekayaan negara senilai Rp 12.891 triliun," kata Puspa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Rincian Aset Negara
Akumulasi nilai aset negara terbagi atas kewajiban Rp 11.527,29 triliun dan ekuitas Rp 3.073,69 triliun.
Rincian bentuk aset meliputi aset lancar Rp 956,09 triliun, aset tetap Rp 7.368,89 triliun, dan properti investasi Rp 110,82 triliun.
Selain itu, terdapat piutang jangka panjang Rp 50,1 triliun, aset lainnya Rp 1.654,61 triliun, dan investasi jangka panjang Rp 4.928,36 triliun.
Seluruh aset ini terus dioptimalkan DJKN dengan mengacu pada tiga pilar utama APBN, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
Langkah pemanfaatan kekayaan negara diwujudkan melalui monetisasi aset, revaluasi, land value capture, asset recycling, lelang, hingga pengelolaan piutang negara.
Program lainnya mencakup pembinaan SMV, pembiayaan investasi, SBSN underlying, serta peningkatan efisiensi overhead atau utilisasi BMN.
"PNBP dari pengelolaan dan pemanfaatan BMN mencapai Rp 5,49 triliun di 2025. Ini naik hampir dua kali lipat dari 2021 atau sebesar Rp 3,09 triliun.
Artinya setiap gedung yang disewakan, setiap lahan yang dimanfaatkan, ini menghasilkan penerimaan," beber Puspa.
Hingga Mei 2026, tercatat 966 BMN dengan nilai total Rp 3,59 triliun telah mendapatkan persetujuan resmi.
Pengalokasian aset ini ditujukan untuk menyokong program direktif Presiden Prabowo Subianto, seperti pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, penyediaan Makan Bergizi Gratis, program tiga juta rumah, dan Koperasi Merah Putih.
"Sebagai pipeline, masih ada 237 BMN potensial senilai Rp 5,79 triliun yang sedang dalam proses persetujuan," imbuh Puspa.
Update Terbaru
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB






