Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mencatat total aset negara mencapai Rp 14.600,98 triliun pada 2025.

Jumlah tersebut mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp 13.692,4 triliun.

>>> Mengenal Singles Awareness Day, Perayaan Kemandirian Setelah Valentine

Sebagian besar aset negara dikelola langsung oleh DJKN dengan nilai mencapai Rp 12.891 triliun.

"Jadi secara sederhana DJKN ini semacam wali amanah dari kekayaan negara senilai Rp 12.891 triliun," kata Puspa dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Rincian Aset Negara

Akumulasi nilai aset negara terbagi atas kewajiban Rp 11.527,29 triliun dan ekuitas Rp 3.073,69 triliun.

Rincian bentuk aset meliputi aset lancar Rp 956,09 triliun, aset tetap Rp 7.368,89 triliun, dan properti investasi Rp 110,82 triliun.

Selain itu, terdapat piutang jangka panjang Rp 50,1 triliun, aset lainnya Rp 1.654,61 triliun, dan investasi jangka panjang Rp 4.928,36 triliun.

Seluruh aset ini terus dioptimalkan DJKN dengan mengacu pada tiga pilar utama APBN, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

>>> DJP Reaktivasi 24.672 Wajib Pajak Dormant untuk Perluas Basis Pajak

Langkah pemanfaatan kekayaan negara diwujudkan melalui monetisasi aset, revaluasi, land value capture, asset recycling, lelang, hingga pengelolaan piutang negara.

Program lainnya mencakup pembinaan SMV, pembiayaan investasi, SBSN underlying, serta peningkatan efisiensi overhead atau utilisasi BMN.

"PNBP dari pengelolaan dan pemanfaatan BMN mencapai Rp 5,49 triliun di 2025. Ini naik hampir dua kali lipat dari 2021 atau sebesar Rp 3,09 triliun.

Artinya setiap gedung yang disewakan, setiap lahan yang dimanfaatkan, ini menghasilkan penerimaan," beber Puspa.

Hingga Mei 2026, tercatat 966 BMN dengan nilai total Rp 3,59 triliun telah mendapatkan persetujuan resmi.

Pengalokasian aset ini ditujukan untuk menyokong program direktif Presiden Prabowo Subianto, seperti pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, penyediaan Makan Bergizi Gratis, program tiga juta rumah, dan Koperasi Merah Putih.

>>> Saham BUMI Melonjak 17,83% di Sesi I, Volume Transaksi Tembus Rp1,42 Triliun

"Sebagai pipeline, masih ada 237 BMN potensial senilai Rp 5,79 triliun yang sedang dalam proses persetujuan," imbuh Puspa.