Pemerintah Tetapkan Harga Acuan Telur Ayam Ras Rp26.500 Per Kilogram
Pemerintah resmi menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras di tingkat peternak sebesar Rp26.500 per kilogram.
Keputusan ini diumumkan pada Selasa (9/6/2026) sebagai upaya menjaga stabilitas harga komoditas tersebut.
Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 6 Tahun 2024. Instrumen tersebut diharapkan menjadi pelindung bagi peternak dari fluktuasi harga yang tajam di pasar.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha wajib mematuhi angka tersebut.
"Kami meminta kepada seluruh pengumpul dan pembeli telur, HAP-nya Rp26.500 per kilo," ujarnya di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta.
Untuk memastikan kepatuhan, pemerintah melibatkan Satuan Tugas Pangan Polri dalam mengawasi rantai distribusi. Satgas Pangan memiliki wewenang memantau dan menindak pihak yang melanggar ketentuan harga acuan.
Amran juga menyatakan bahwa surat imbauan resmi akan segera dikirimkan kepada pelaku usaha peternakan.
"Kami akan kirim surat, insya Allah hari ini, imbauan kepada seluruh peternak, tembusan Satgas Pangan agar memantau. HAP ini kita kawal bersama agar jangan merugikan peternak Indonesia," katanya.
Tantangan penerapan kebijakan ini terletak pada struktur rantai pasok yang panjang dan potensi pembelian di bawah HAP saat pasokan berlebih.
Untuk mengantisipasinya, pemerintah mengintegrasikan penyerapan produksi melalui program Makan Bergizi (MBG).
Bapanas telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang untuk mengoptimalkan penyerapan telur.
Uji coba menu telur tiga kali seminggu di Jawa Timur diperkirakan mampu menyerap 8 hingga 10 persen dari total produksi harian wilayah tersebut.
Data BGN menunjukkan kebutuhan telur untuk dua minggu di 22 kabupaten dan kota di Jawa Timur mencapai 16 ton bagi 2.501 penerima manfaat.
Sementara itu, kebutuhan telur di Kabupaten Blitar saja tercatat 49 ton per minggu.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah berencana memetakan wilayah surplus dan defisit pangan secara nasional.
Pemetaan ini ditujukan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat berfungsi sebagai pembeli siaga yang terstruktur sekaligus menjaga stabilitas harga hulu-hilir.
Update Terbaru
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Saudara kembar nikahi sepupu bersamaan di Vietnam curi perhatian
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ubah Ponsel Jadi Mesin Produktivitas Tanpa Sentuh dengan Perintah Gemini
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Galaxy Tab S11 Ultra Diskon Rp 400 Dolar Amerika
Rabu / 18-11-2026, 07:28 WIB
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB






