Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons kritik Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenai program sayembara penangkapan begal.

Dedi menegaskan kebijakan tersebut justru bertujuan mencegah aksi main hakim sendiri yang kerap berujung pada kematian pelaku.

>>> 5 Fitur Rahasia Free Fire yang Masih Efektif di 2026

Sebelumnya, Yusril mengkritik pemberian hadiah bagi masyarakat yang berhasil menangkap pelaku kejahatan.

Menurutnya, kebijakan itu berpotensi mendorong masyarakat bertindak di luar kewenangan hukum dan memicu aksi main hakim sendiri.

Ia menegaskan penanganan tindak pidana pembegalan merupakan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian.

Menjawab kritik tersebut, Dedi membantah anggapan bahwa sayembara akan memicu tindakan main hakim sendiri.

Sebaliknya, ia menilai adanya imbalan justru dapat mengubah perilaku masyarakat ketika berhasil menangkap pelaku kejahatan.

"Saya menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang memberikan otokritik terhadap sayembara tangkap begal, tangkap maling, tangkap copet, tangkap jambret, tangkap rampok," kata Dedi.

Ia mengaku memahami kekhawatiran yang muncul, baik mengenai potensi aksi main hakim sendiri maupun kemungkinan munculnya rekayasa kasus demi memperoleh hadiah.

"Saya juga terima kasih buat Pak Menko Hukum dan HAM, Profesor Yusril kebanggaan saya. Saya sampaikan beberapa hal yang harus menjadi dasar alasan argumentatif dari sayembara ini," ujarnya.

>>> Build Loadout Terbaru Free Fire Juli 2026: Kombinasi Senjata dan Karakter Terbaik

Dedi menjelaskan bahwa selama ini pelaku pencurian yang tertangkap warga kerap menjadi sasaran amuk massa hingga meninggal dunia.

Menurutnya, kondisi tersebut justru menimbulkan korban baru karena selain pelaku meninggal, warga yang melakukan penganiayaan juga berpotensi berhadapan dengan proses hukum.