DPR Sahkan UU Polri Baru, Batas Usia Pensiun Anggota Polisi Berubah
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam rapat paripurna pada Selasa, 9 Juni 2026.
Keputusan ini diambil setelah DPR dan pemerintah menyepakati perubahan krusial terkait batas usia pensiun bagi seluruh jenjang kepangkatan anggota kepolisian.
Ketentuan Baru Usia Pensiun
Aturan baru menetapkan usia pensiun tamtama dan bintara paling tinggi 59 tahun, sedangkan perwira pertama hingga perwira tinggi dibatasi hingga 60 tahun.
Bagi perwira tinggi bintang empat atau Kapolri, masa pensiun 60 tahun tersebut bahkan dapat diperpanjang selama satu tahun atau sesuai kebutuhan berdasarkan keputusan presiden (keppres).
Ketentuan ini mengubah formula UU Polri lama yang menyamaratakan batas usia pensiun seluruh anggota pada umur 58 tahun tanpa memandang jenjang pangkat.
Dampak dari aturan baru ini membuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang lahir pada 5 Mei 1969 berpotensi menjabat sekitar tiga tahun lagi hingga pensiun pada 2029.
Listyo Sigit, alumnus Akpol 1991 yang memimpin sejak era Presiden Joko Widodo hingga Presiden Prabowo Subianto, tercatat sebagai Kapolri terlama di era Reformasi dengan masa jabatan melewati 5 tahun 4 bulan.
Pengesahan regulasi ini juga diwarnai apresiasi dari DPR terhadap kinerja kepemimpinan Korps Bhayangkara saat ini.
"Yang kami hormati Pak Kapolri Listyo Sigit Prabowo jarang-jarang beliau hadir di sini.
Salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa kita kasih tepuk tangan serta hadirin yang kami muliakan," kata Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, dalam laporan CNN Indonesia.
Politikus Partai Gerindra tersebut menambahkan bahwa proses penyusunan aturan ini telah melalui pembahasan intensif kepanitiaan dengan menjaring masukan dari belasan ahli serta berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa di 12 provinsi.
"Akhirnya setelah pembahasan insentif Panja menyelesaikan tugasnya," ujar Habiburokhman.
Secara keseluruhan, pembaruan regulasi ini mencakup delapan substansi pokok termasuk penguatan fungsi pengawasan, jaminan netralitas pembinaan karier, hingga penataan fungsi Komisi Kepolisian Nasional.
Update Terbaru
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Peluang Aprilia gagalkan ambisi juara dunia Marc Marquez
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Petani Boleh Jual Jagung Di Atas HPP, Ini Penjelasan Bapanas
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Loyalitas ke Presiden Prabowo Jadi Penentu Utama Posisi Cawapres
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB






