Maxim Indonesia Hormati Aturan Baru Kemendag soal PMSE
Maxim Indonesia memberikan tanggapan terhadap kebijakan baru Kementerian Perdagangan yang memasukkan layanan ojek online ke dalam revisi regulasi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
Kebijakan tersebut tertuang dalam Permendag Nomor 19 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 4 Juni 2026 dan diundangkan pada 8 Juni 2026.
Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah menyatakan pihaknya menghormati penyesuaian regulasi ini untuk mengembangkan potensi ekonomi digital.
Meski demikian, perusahaan masih menunggu naskah resmi sebelum memberikan tanggapan lebih komprehensif.
"Oleh karena itu, kami masih menunggu detail ketentuan yang akan diterapkan sebelum dapat memberikan tanggapan yang lebih komprehensif," ujar Dirhamsyah.
Menurut Dirhamsyah, aturan baru ini menyasar aktivitas perdagangan elektronik di dalam aplikasi, bukan pada layanan transportasinya.
Pihak Maxim berencana mempelajari substansi regulasi lebih lanjut dan menyatakan keterbukaan untuk hadir dalam forum diskusi publik bersama Kemendag.
"Setelah naskah resmi diterbitkan, kami akan melakukan evaluasi lebih lanjut guna memahami kewajiban yang berlaku bagi platform maupun merchant yang menggunakan layanan kami," kata Dirhamsyah.
Langkah evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kepatuhan operasional perusahaan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.
Maxim menegaskan dukungannya terhadap regulasi yang melindungi konsumen, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.
"Kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab antara platform dan merchant juga penting untuk memastikan kepatuhan regulasi dapat dijalankan secara efektif tanpa menghambat inovasi, pertumbuhan usaha, maupun investasi di sektor digital Indonesia," tambah Dirhamsyah.
Perusahaan ojek online ini berkomitmen untuk terus menyokong pertumbuhan ekonomi digital nasional melalui layanan transportasi daring serta fitur pemesanan makanan dan barang.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa kebijakan bagi layanan ride-hailing hanya mengikat aktivitas perdagangan barang melalui fitur niaga.
"Dengan demikian, yang diatur adalah transaksi jual beli barangnya, bukan layanan transportasinya," ujar Budi Santoso.
Pemerintah berharap perluasan cakupan ini mampu memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan menyesuaikan diri dengan lanskap digital yang dinamis.
Update Terbaru
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
Portugal Kalahkan Wales 3&2 dan Lolos Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB






