Pemerintah Amerika Serikat membuka peluang pengecualian tarif terhadap 18 komoditas asal Indonesia dalam kerangka investigasi Section 301.

Fasilitas ini berpotensi menyasar produk perkebunan serta komponen suku cadang. Indonesia dinilai berkomitmen dalam penegakan hukum ketenagakerjaan.

>>> Thailand U-19 Kalahkan Malaysia 3-2, Malaysia Gagal ke Semifinal Piala AFF

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa komoditas kebun, termasuk spare parts, dikecualikan. Hal ini disampaikan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Penilaian positif dari Kantor Perwakilan Dagang AS muncul karena komitmen Indonesia mencegah kerja paksa dan melarang impor produk terindikasi praktik tersebut.

Indonesia Masuk Kelompok Prioritas Tarif Rendah

Melalui hasil investigasi Section 301, Indonesia menempati kelompok enam negara prioritas yang diusulkan terkena tarif 10 persen.

Angka ini lebih rendah dari 54 negara lain yang dikenakan tarif 12,5 persen.

Posisi menguntungkan ini diraih setelah Indonesia menyepakati Agreement of Reciprocal Trade dengan AS dan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2026.

Pemerintah AS juga telah menyampaikan komitmen resmi untuk memberikan pengecualian terhadap komoditas yang disepakati, termasuk pengembangan skema khusus sektor tekstil.

>>> Acer Indonesia Gelar ACERUN 2026 dengan Format Baru 7K

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan penyelesaian komponen kelebihan kapasitas struktural diperkirakan menyusul dalam beberapa minggu setelah berakhirnya tarif sementara pada 24 Juli.

Saat ini Indonesia masih dikenakan tarif sementara sebesar 10 persen yang berlaku hingga 24 Juli 2026. Setelah itu, struktur tarif baru akan diterapkan bertahap.

Penerapan tarif akan melalui mekanisme penumpukan dari isu kerja paksa serta komponen kelebihan kapasitas struktural. Proyeksi tarif final berada di level 18 persen.

Susiwijono menegaskan angka 18 persen merupakan target akhir yang ingin dicapai, sekaligus memastikan kejelasan dan kesinambungan penerapan.

Besaran tersebut masih bergantung pada penyelesaian proses hukum dan administratif di internal pemerintah AS.

>>> Bank Mandiri Taspen dan Asabri Salurkan Santunan Ahli Waris Ryamizard Ryacudu

Otoritas AS dijadwalkan membuka periode penyampaian masukan serta menyelenggarakan dengar pendapat lanjutan sebelum regulasi diimplementasikan secara penuh.