AS Buka Peluang Bebaskan Tarif Impor 18 Produk Indonesia
Pemerintah Amerika Serikat membuka peluang pengecualian tarif terhadap 18 komoditas asal Indonesia dalam kerangka investigasi Section 301.
Fasilitas ini berpotensi menyasar produk perkebunan serta komponen suku cadang. Indonesia dinilai berkomitmen dalam penegakan hukum ketenagakerjaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa komoditas kebun, termasuk spare parts, dikecualikan. Hal ini disampaikan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Penilaian positif dari Kantor Perwakilan Dagang AS muncul karena komitmen Indonesia mencegah kerja paksa dan melarang impor produk terindikasi praktik tersebut.
Indonesia Masuk Kelompok Prioritas Tarif Rendah
Melalui hasil investigasi Section 301, Indonesia menempati kelompok enam negara prioritas yang diusulkan terkena tarif 10 persen.
Angka ini lebih rendah dari 54 negara lain yang dikenakan tarif 12,5 persen.
Posisi menguntungkan ini diraih setelah Indonesia menyepakati Agreement of Reciprocal Trade dengan AS dan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2026.
Pemerintah AS juga telah menyampaikan komitmen resmi untuk memberikan pengecualian terhadap komoditas yang disepakati, termasuk pengembangan skema khusus sektor tekstil.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan penyelesaian komponen kelebihan kapasitas struktural diperkirakan menyusul dalam beberapa minggu setelah berakhirnya tarif sementara pada 24 Juli.
Saat ini Indonesia masih dikenakan tarif sementara sebesar 10 persen yang berlaku hingga 24 Juli 2026. Setelah itu, struktur tarif baru akan diterapkan bertahap.
Penerapan tarif akan melalui mekanisme penumpukan dari isu kerja paksa serta komponen kelebihan kapasitas struktural. Proyeksi tarif final berada di level 18 persen.
Susiwijono menegaskan angka 18 persen merupakan target akhir yang ingin dicapai, sekaligus memastikan kejelasan dan kesinambungan penerapan.
Besaran tersebut masih bergantung pada penyelesaian proses hukum dan administratif di internal pemerintah AS.
Otoritas AS dijadwalkan membuka periode penyampaian masukan serta menyelenggarakan dengar pendapat lanjutan sebelum regulasi diimplementasikan secara penuh.
Update Terbaru
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Nilai Tukar Rupiah Rebound Mengakhiri Perdagangan di Rp18.256
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Lonjakan Harga Minyak Dunia Dipicu Ketegangan AS dan Iran
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Pasar Saham Wall Street Melemah Diikuti Koreksi Sektor Teknologi
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Nvidia Hadapi Penyelidikan SEC Akibat Dugaan Penyesatan Informasi Investor
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Faktor Suku Bunga BI Bikin Laju IHSG Cenderung Terbatas Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:42 WIB
Bedak Padat yang Bagus Merek Apa? Kenali Deretan Produk Lokal Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Komparasi Asics Metaspeed Sky Tokyo vs Paris, Sepatu Karbon Andalan Pelari
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Pilih Mana: Kahf atau Garnier Men untuk Kulit Wajah Berminyak
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Casio Mudman GDG-B100 Resmi Meluncur di AS Bawa Fitur Bluetooth
Rabu / 18-11-2026, 05:35 WIB
Nonton Drakor What a Boss Wants Episode 3-4 Sub Indo di TVN bukan LK21: Lee Eun Chae di Medan Perang Kantor
Rabu / 18-11-2026, 05:33 WIB
Ramalan Zodiak 18 November: Cancer Jaga Sikap, Leo Jemput Peluang Emas
Rabu / 18-11-2026, 05:21 WIB






