Pemerintah Belum Berencana Terapkan Bea Keluar Ekspor Batu Bara
Pemerintah Indonesia memastikan belum memiliki rencana untuk menerapkan kebijakan bea keluar terhadap ekspor batu bara saat ini.
Keputusan ini diambil bersama oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (8/6/2026).
Penundaan didasarkan pada pertimbangan bahwa situasi saat ini belum tepat untuk memberlakukan aturan tersebut. Formulasi kebijakan masih terus dimatangkan oleh kedua kementerian terkait.
"Saya sampaikan bahwa pembahasan untuk bea keluar batu bara sampai dengan sekarang belum ada keputusan dan itu adalah menjadi kesepakatan saya dengan Pak Menteri Keuangan, menunggu formulasi yang kami buat," ujar Bahlil Lahadalia.
Ia menegaskan bahwa momentum kebijakan belum tepat.
"Pandangan saya dan keputusan Menteri Pak Purbaya bahwa timing sekarang belum saatnya untuk kita melakukan pembahasan detail," kata Bahlil.
Latar Belakang Rencana Bea Keluar
Rencana pengenaan pungutan ekspor ini sebelumnya sempat mengemuka dari pihak Kementerian Keuangan demi mengoptimalkan pendapatan negara.
Langkah tersebut dirancang karena kontribusi pelaku usaha sektor komoditas ini dianggap masih minim ketika harga pasar melonjak.
"Jadi kan aneh. Ini orang kaya semua, ekspor untungnya banyak, saya subsidi kira-kira secara nggak langsung.
Jadi itu sebetulnya utamanya filosofi di balik peraturan ini (bea keluar batu bara)," kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya mengungkapkan bahwa saat harga batu bara turun, para eksportir mengajukan restitusi pajak dalam jumlah besar hingga Rp25 triliun per tahun.
Hal ini berdampak pada penurunan realisasi penerimaan pajak negara.
"Akibatnya kita tidak menyejahterakan masyarakat, malah pengusaha batu bara saja yang untungnya lebih banyak. Makanya kenapa pajak saya tahun ini turun, karena bayar restitusi cukup besar," ucap Purbaya.
Melalui rancangan aturan baru ini, pemerintah awalnya membidik target penerimaan negara sebesar Rp20 triliun setiap tahunnya. "Saat ini mekanismenya sedang kami finalisasi bersama kementerian terkait," imbuh Purbaya.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






