KPK Tetapkan Silmy Karim Tersangka Kasus Pungli Izin Tinggal WNA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pungutan liar pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA).
Penetapan tersebut diumumkan pada Minggu (7/6/2026).
Praktik rasuah diduga berlangsung sejak Silmy menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024 hingga naik jabatan menjadi Wamen Imipas.
Selain Silmy, KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara ini.
ICW Soroti Kegagalan Pengawasan Internal
Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menilai kasus ini menunjukkan kelanggengan pemerasan pelayanan publik yang terstruktur.
"Hal ini menandakan kegagalan pemerintah dalam memperbaiki sistem perizinan di Indonesia," tegas Wana dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/6/2026).
ICW juga menyoroti kegagalan total Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas dalam fungsi pengawasan internal akibat ketimpangan relasi kuasa. Kondisi tersebut memicu ketakutan auditor internal akan tindakan balasan dari pimpinan.
"Oleh sebab itu, KPK penting untuk memanggil Irjen Kementerian Imigrasi guna mendapatkan keterangan terperinci mengapa praktik pungli sebesar ini tidak ditemukan, atau jika ditemukan mengapa tidak diproses," urai Wana.
Wana mendesak penyidik KPK menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menjerat pemilik rekening penampung sebagai pelaku pasif.
ICW meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap semua pihak terlibat sejak tahun 2019.
Langkah ini bertujuan mendalami temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana mencurigakan.
PPATK menemukan uang senilai Rp366,7 miliar yang mengalir pada 96 rekening bank milik 35 pegawai Kementerian Imigrasi.
"Kasus ini harus dijadikan momentum oleh pemerintah untuk melakukan evaluasi total dan audit kinerja terhadap seluruh proses perizinan, tidak hanya terbatas pada izin tinggal WNA.
Muncul kekhawatiran besar bahwa proses perizinan di sektor pelayanan publik lainnya juga mengalami hal serupa," pungkas Wana.
Update Terbaru
Peran Rumah Irjen Eko Hadi dalam Kasus Makar Prabowo Terungkap
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Sekolah bawah tanah di Kabul jadi wujud perlawanan perempuan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Nilai Jual Emas Antam Terkoreksi Seribu Rupiah pada Rabu Ini
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Ribuan Channel YouTube Diblokir Google Sepanjang Juli-September
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Baca Komik One Piece Chapter 1199 Bahasa Indonesia, Prediksi & Spoiler Full
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Solusi Energi dan Kecerdasan Buatan Bersaing di Panggung MAJU ON 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Gaya Bicara IShowSpeed Dipuji Barack Obama Karena Fasih Berbahasa Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB
Lina Mukherjee Bela Luna Maya Seusai Diserang Netizen Soal Masa Lalu
Rabu / 18-11-2026, 10:25 WIB
Penemuan Harta Karun Emas Kuno di Jalur Perjalanan Haji Arab Saudi
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Indonesia Amankan Tiket Piala Asia U-17 2027 Usai Bungkam Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Sukses Besar, GTA 6 Sabet Delapan Nominasi Sekaligus di TGA 2026
Rabu / 18-11-2026, 10:21 WIB
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB






