Kim Jong Un Perintahkan Percepatan Produksi Senjata Nuklir
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyerukan peningkatan eksponensial persenjataan nuklir saat melakukan inspeksi mendadak ke sebuah fasilitas produksi material nuklir baru.
Hal ini dilaporkan oleh kantor berita KCNA pada Kamis (4/6/2026).
Kim menginstruksikan jajaran pejabat terkait untuk memacu output produksi demi memenuhi target strategis jangka panjang.
Langkah ini diambil setelah klaim bahwa kapasitas produksi material nuklir tingkat senjata Korea Utara telah melonjak lebih dari dua kali lipat dalam lima tahun terakhir.
Dalam foto yang dirilis media pemerintah, Kim tampak meninjau deretan peralatan berbentuk silinder. Para analis menduga lokasi tersebut adalah kompleks nuklir utama Korea Utara di Yongbyon.
Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengonfirmasi bahwa fasilitas itu merupakan lokasi pengayaan uranium.
Kim menegaskan perluasan proyek nuklir ini dipicu oleh memburuknya situasi keamanan serta konfrontasi berkepanjangan dengan pihak luar.
"Ini adalah peristiwa bersejarah yang menetapkan tonggak sejarah dalam meningkatkan kemampuan nuklir kita secara cepat," ujar Kim sebagaimana dikutip KCNA.
Motif Diplomatik dan Respons Internasional
Pengamat internasional melihat manuver ini memiliki motif diplomatik.
Pendiri NK News, Chad O’Carroll, menilai inspeksi ini sengaja dipamerkan untuk menunjukkan posisi teguh Korea Utara terkait program pertahanan mereka.
"Logikanya adalah untuk menunjukkan secara absolut bahwa denuklirisasi tidak mungkin dilakukan, tepat menjelang kontak dengan Republik Rakyat China," jelas O'Carroll.
Analisis berbeda disampaikan oleh Profesor Lim Eul-chul dari Universitas Kyungnam, Korea Selatan.
Ia melihat tindakan Pyongyang merupakan respons terhadap langkah militer Seoul yang tengah menjajaki pengadaan kapal selam bertenaga nuklir serta diskusi dengan Washington terkait hak pengayaan uranium.
Komunitas internasional memperkirakan Korea Utara telah memiliki sekitar 50 hulu ledak nuklir.
Ketegangan di Semenanjung Korea tetap tinggi setelah diplomasi tingkat tinggi pada 2018 dan 2019 menemui jalan buntu akibat perbedaan prinsip mengenai sanksi ekonomi dan latihan militer gabungan.
Update Terbaru
Pau Cubarsi Cedera Saat Bela Timnas Spanyol dan Perparah Masalah Lini Belakang Barcelona
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
VIVA dan MDIA Perkuat Posisi Keuangan Melalui Efisiensi Operasional
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Daftar SPBU Shell Jual Bensin di Jakarta dan Sekitarnya
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Pentagon Lancarkan Serangan ke Lokasi Rudal Iran di Pulau Qeshm
Rabu / 18-11-2026, 08:00 WIB
Perkuat Bisnis, FLMC Bentuk Entitas Distribusi Beroperasi Tahun 2027
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Ajang V-Creator Summit 2026 Jadi Saksi Ekspansi Robotik VinFast
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pernyataan Terbaru Jensen Huang Soal Kursi CEO Nvidia
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
IHSG Diprediksi Tertekan Koreksi Dampak Sentimen Eksternal
Rabu / 18-11-2026, 07:56 WIB
Pochettino Pamitan dari Timnas AS, Laga Terakhir Lawan Haiti Sebelum Terbang ke Old Trafford
Rabu / 18-11-2026, 07:55 WIB
Penyerangan di Masjid Darul Ma'arif: Tiga Jemaah Luka, Polisi Jadwalkan Tes Kejiwaan Pelaku
Rabu / 18-11-2026, 07:51 WIB
Tenda Berdiri di Depan Kantor Badan Gizi Nasional, Mitra Dapur MBG Tuntut SK 63551 Dicabut
Rabu / 18-11-2026, 07:47 WIB
Ketahui Perbedaan Facial Wash dan Facial Foam Agar Tidak Keliru
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global dengan Layar 3000 Nit dan Baterai 14 Hari
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB
What a Boss Wants Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Retaknya Armor Sempurna Kwon Do Hyuk
Rabu / 18-11-2026, 07:35 WIB






