DPR Pastikan Mandat Baru Bank Indonesia Tidak Ganggu Independensi
Komisi XI DPR RI memastikan bahwa perluasan mandat Bank Indonesia (BI) untuk mendukung sektor riil dan penciptaan lapangan kerja tidak akan mengganggu independensi bank sentral.
Hal ini disampaikan dalam rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Kamis (4/6/2026).
Perluasan peran tersebut diberikan melalui Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Langkah ini bertujuan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
Penjelasan Ketua Komisi XI DPR
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya diukur dari peningkatan produk domestik bruto, tetapi juga dari kemampuannya menjaga stabilitas sistem keuangan.
"Pertumbuhan yang berkualitas itu secara teoritikal adalah pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
Dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan tetap dalam sebuah kerangka besarnya yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan," ujar Misbakhun.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan dengan menyinergikan kebijakan fiskal dan moneter.
Pihak parlemen memastikan perluasan mandat tidak mengurangi kewenangan maupun independensi BI.
"Kami tidak mengganggu independensi. Apa yang terganggu dengan mandat yang baru?
Mandat itu dimiliki oleh Bank Indonesia dan kita memberikan penguatan terhadap peran pertumbuhan ekonomi," terang Misbakhun.
Tantangan dari Ekonom
Di sisi lain, kalangan ekonom mengingatkan adanya sejumlah tantangan eksternal yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan baru tersebut.
Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai faktor penciptaan lapangan kerja dipengaruhi oleh aspek di luar kendali bank sentral, seperti investasi dan pasar tenaga kerja.
"Akibatnya, tanggung jawab menjadi kabur.
BI bisa dipersalahkan atas masalah yang sebenarnya bersumber dari sektor lain, sementara di sisi lain BI juga dapat berargumen bahwa tugasnya hanya menciptakan kondisi yang mendukung, bukan menjamin hasil akhirnya," jelas Yusuf.
Yusuf juga menyoroti mekanisme anggaran tahunan BI yang memerlukan persetujuan DPR serta perluasan wewenang parlemen dalam mengevaluasi kinerja bank sentral.
Ia mengingatkan potensi konflik tujuan antara menjaga stabilitas inflasi dan dorongan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
"Jika dua tujuan tersebut tidak memiliki urutan prioritas yang jelas, setiap keputusan suku bunga berpotensi menjadi perdebatan politik," tutur Yusuf.
Update Terbaru
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB






