• Jasa Pekerjaan Bebas (konsultan, agen iklan, artis): Dibatasi/tidak bisa.
  • Industri Pengolahan (makanan ringan, kerajinan): Bisa digunakan.
  • Perdagangan Umum (toko kelontong, eceran): Bisa digunakan.

Pemisahan tegas antara usaha berbasis keahlian individu dan usaha produksi ini bertujuan mencegah penyalahgunaan tarif rendah oleh tenaga ahli profesional.

Masa Transisi Bagi Wajib Pajak Lama

Pemerintah memberi kelonggaran bagi perseroan perorangan yang sudah menggunakan PPh final UMKM sebelum PP 20/2026 terbit. Mereka diizinkan terus menggunakan tarif tersebut hingga akhir tahun pajak 2026.

Setelah masa transisi berakhir, wajib pajak harus beralih ke skema pajak penghasilan normal. Contohnya Tuan O, agen iklan dengan dua entitas: PQ (jasa iklan) dan RS (industri camilan).

PQ hanya boleh memakai PPh final UMKM maksimal sampai akhir 2026 karena bergerak di jasa iklan.

Sementara RS yang bergerak di industri makanan ringan masih bisa menggunakan fasilitas tersebut di tahun-tahun berikutnya selama syarat terpenuhi.

PP 20/2026 telah diundangkan pada 22 April 2026 dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut.

Regulasi ini bertujuan menutup celah bagi wajib pajak yang mencoba memecah usaha demi tarif rendah, demi meningkatkan kepatuhan dan keadilan perpajakan.

>>> 5 Tanda Produksi Kolagen Kulit Menurun, Ini Gejala Terbaru yang Banyak Dicari 2026

>>> 5,5 Juta ASN dan Pensiunan Terima Gaji ke-13 2026, Langsung Masuk Rekening

>>> Simpanan Rupiah di Bank Merosot, Kurs Terancam Melemah Dalam di 2026