Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan tiga mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka.

Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

>>> Rupiah Melemah, Bisnis Trade Finance Perbankan 2026 Terbukti Tetap Tangguh

Ketiga tersangka adalah Dadan Hindayana, mantan Kepala BGN, serta Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, mantan Wakil Kepala BGN.

Penetapan ini diumumkan pada Rabu (3/6/2026).

Penahanan Tersangka

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menyatakan penyidik telah mengumpulkan minimal dua alat bukti yang sah. Para tersangka diduga melakukan tindakan melawan hukum dalam pengelolaan MBG.

Kejagung menahan ketiga tersangka selama 20 hari ke depan.

Dadan Hindayana dan Sony Sonjaya ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung, sementara Lodewyk Pusung di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan.

Penggeledahan Kantor BGN

Sebelum penetapan tersangka, tim penyidik menggeledah kantor pusat BGN di Jakarta sejak pukul 02.00 WIB. Tiga hingga empat kendaraan Kejaksaan terlihat memasuki area kantor.

>>> AS Ancam Tarif Impor 10 Persen ke RI, Isu Kerja Paksa Jadi Sorotan

Selama penggeledahan, akses karyawan dibatasi hanya di area lobi. Petugas keamanan menyebut pembatasan itu untuk menjaga kelancaran pencarian bukti.

Penggeledahan bertujuan mencari dokumen dan bukti tambahan terkait dugaan korupsi MBG. Langkah ini merupakan kelanjutan pemantauan panjang terhadap pengelolaan anggaran BGN.

Pergantian Kepemimpinan BGN

Sebelum kasus ini mencuat, posisi Dadan Hindayana telah digantikan. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Nanik S.

Deyang sebagai Kepala BGN yang baru.

Pergantian dilakukan di tengah audit internal BGN.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengonfirmasi evaluasi kinerja BGN terus berjalan untuk memastikan program MBG tepat sasaran.

>>> Cara Cek Status Penerima Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 2026

Kejagung berkomitmen mendalami aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. Kasus ini menjadi perhatian besar karena menyangkut dana publik untuk pemenuhan nutrisi nasional.