Setiap proyek perbaikan jalan harus melewati mekanisme perencanaan yang ketat sebelum akhirnya bisa dieksekusi secara nyata.

Ekspektasi vs Realitas Birokrasi

Perbandingan antara ekspektasi masyarakat dan realitas birokrasi pembangunan menunjukkan adanya celah antara keinginan warga dengan prosedur yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah.

Budiyanto mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada narasi yang menganggap pemerintah bersikap pasif atau diam saja.

Proses administrasi dan persiapan teknis yang sering kali tidak terlihat oleh mata publik justru merupakan tahapan paling krusial.

>>> Rayhan Hannan Dipanggil Timnas Indonesia, Siap Unjuk Kualitas di SUGBK

Tahapan-tahapan inilah yang nantinya akan menentukan keberhasilan serta ketahanan pembangunan infrastruktur untuk masa depan.

Pentingnya Edukasi Kewenangan Jalan

Mengenai polemik pembagian kewenangan jalan, Budiyanto berpendapat bahwa penjelasan tersebut sangat penting untuk edukasi publik.

Dengan memahami kewenangan, warga bisa mengetahui instansi mana yang bertanggung jawab atas perbaikan di ruas jalan tertentu.

Namun, ia juga menyetujui bahwa komunikasi publik dari pemerintah harus dibarengi dengan tindakan nyata di lapangan.

Penjelasan teknis jangan sampai dijadikan alasan untuk menunda penanganan jalan yang berisiko membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Pemerintah daerah diharapkan tetap bekerja secara profesional berdasarkan data kerusakan dan tingkat urgensi yang ada.

Budiyanto menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada merespons isu-isu yang sedang ramai di media sosial saja.

Jika kebijakan pemerintah hanya terus-menerus mengikuti tren viral, maka prinsip pemerataan pembangunan di daerah lain bisa terganggu.

Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakadilan bagi wilayah yang juga membutuhkan perbaikan namun tidak mendapat sorotan publik.

Budiyanto menegaskan bahwa indikator pemerintah yang baik bukan hanya dilihat dari seberapa cepat mereka merespons sesuatu yang viral.

Sebaliknya, kualitas pemimpin diukur dari kemampuan menyelesaikan masalah secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Langkah Perbaikan Terkini

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dikabarkan telah memasukkan perbaikan jalan Randublatung–Cepu ke dalam tahap lelang.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret atas keluhan masyarakat Blora yang sempat melakukan aksi protes dengan menanam pohon pisang di jalan rusak.

Selain mengandalkan APBD, pemerintah juga mengusulkan penggunaan dana Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah untuk mempercepat proses perbaikan tersebut.

>>> Alasan Mees Hilgers Ikut Latihan Timnas Indonesia Meski Tak Masuk Skuad

Fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan perbaikan lubang-lubang jalan demi menjamin kenyamanan dan keselamatan warga.