Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti meninjau sejumlah proyek infrastruktur strategis di Provinsi Papua Selatan, Rabu (15/7).

Kunjungan ini bertujuan memastikan percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan (KPP), infrastruktur sumber daya air, jaringan irigasi, dan pengamanan kawasan pesisir berjalan sesuai target.

>>> Iran Ancam Serang Infrastruktur AS di Timur Tengah jika Ganggu Selat Hormuz

Pemerintah menilai pembangunan tersebut menjadi fondasi pelayanan publik sekaligus penguatan daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Progres Pembangunan Melampaui Target

Agenda diawali dengan peninjauan pembangunan akses Jalan DOB-Jembatan Netto, jalur utama menuju Kawasan Pusat Pemerintahan Papua Selatan.

Berdasarkan laporan di lapangan, progres pembangunan telah melampaui target sehingga diproyeksikan rampung lebih cepat dari jadwal.

Menanggapi hal itu, Ribka mengingatkan agar percepatan tetap diiringi kualitas pekerjaan yang baik.

"Progres ini patut kita apresiasi.

Yang terpenting adalah kualitas pekerjaan tetap dijaga sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaat konektivitas menuju Kawasan Pusat Pemerintahan," kata Ribka.

Ribka dan Diana kemudian menghadiri rapat koordinasi di Kantor Gubernur Papua Selatan untuk membahas percepatan pembangunan KPP.

Dalam forum tersebut, Ribka menegaskan pemerintah pusat terus mengupayakan agar kawasan pusat pemerintahan di empat DOB Papua ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Kami sedang memperjuangkan bersama Bapak Menteri Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI agar KPP empat DOB Papua dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional.

Kekuatan fiskal APBD provinsi-provinsi baru masih terbatas sehingga dukungan APBN sangat diperlukan," ujarnya.

Usai rapat, rombongan meninjau pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan, Kantor DPR Papua Selatan, dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan.