Ekspor SDA Lewat Danantara, Purbaya Jelaskan Fungsi Terbaru DJBC di 2026
Ketegasan ini disampaikan karena pemerintah berkomitmen untuk tidak lagi bersikap lamban dalam pelayanan publik. Kebutuhan dunia usaha akan kepastian dan kecepatan layanan menjadi tolok ukur keberhasilan instansi negara.
Saat memaparkan KEM-PPKF RAPBN 2027 di hadapan parlemen, Presiden Prabowo kembali menyoroti perlunya perbaikan sistem di tubuh Bea Cukai.
Ia mengingatkan aparatur negara harus lebih responsif dan meninggalkan kebiasaan pasif.
Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan untuk segera mengambil langkah tegas jika pimpinan di instansi tersebut tidak mampu berbenah.
Pergantian pejabat akan dilakukan secara cepat apabila layanan masih lambat dan menghambat efisiensi ekonomi.
Regulasi Ekspor Satu Pintu melalui PT DSI
Pemerintah sedang mematangkan regulasi terkait kewajiban ekspor satu pintu melalui PT DSI. Aturan ini akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA.
PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) telah ditunjuk secara resmi sebagai BUMN pengekspor tunggal komoditas strategis.
Pada tahap awal, kewajiban ini diterapkan pada tiga komoditas utama: minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).
Kebijakan ini dirancang untuk menutup celah pelarian keuntungan atau profit shifting yang merugikan keuangan negara.
Dengan kontrol lebih terpusat, pemerintah dapat memantau volume dan nilai transaksi SDA secara lebih akurat dan real-time.
Presiden Prabowo optimis pengelolaan SDA melalui PT DSI akan mendongkrak pendapatan negara secara signifikan.
Targetnya, Indonesia diharapkan bisa menyamai pencapaian Meksiko dan Filipina dalam optimalisasi pajak dari sektor kekayaan alam.
Pemerintah juga tengah menyusun Peraturan Direktur Jenderal terkait restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mendukung sistem ini.
Sinkronisasi aturan antar kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan tidak menghambat arus logistik.
Penguatan koordinasi antara PT DSI, Bea Cukai, dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan menciptakan ekosistem yang lebih transparan.
Hal ini penting untuk memastikan setiap kekayaan alam memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menutup penjelasannya dengan menyatakan bahwa pembenahan integritas SDM di Bea Cukai adalah harga mati.
Evaluasi terhadap kinerja pejabat akan dilakukan secara berkala dan ketat.
Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah menyambut RAPBN 2027 yang lebih mandiri dan berdaya saing.
Dengan kolaborasi yang solid, tata kelola SDA Indonesia diharapkan menjadi lebih modern dan memberikan kontribusi devisa yang lebih besar.
Update Terbaru
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Habitat Baru
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Strategi pakai bedak agar riasan kulit berminyak tahan lama dan glowing
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Prestasi Gemilang Pemprov DKI Sabet Empat Penghargaan Humas Komdigi
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Istri Russell Brand Yakin Suami Tidak Bersalah Meski Divonis
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
John Travolta Siap Buka Hati Usai Enam Tahun Fokus Urus Buah Hati
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Ramalan Zodiak 18 November Memuat Tantangan Asmara Capricorn serta Aquarius
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Cara Memulai Usaha Cilok dan Bakso Tusuk Gerobak untuk Pemula: Modal, Peralatan, dan Cara Jualnya
Rabu / 18-11-2026, 10:37 WIB
Kabar bahagia kehamilan kedua dibagikan istri Tommy Kurniawan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Syarat Masa Berlaku Paspor 6 Bulan Sebelum Berangkat ke Luar Negeri
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Peran Rumah Irjen Eko Hadi dalam Kasus Makar Prabowo Terungkap
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Sekolah bawah tanah di Kabul jadi wujud perlawanan perempuan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Nilai Jual Emas Antam Terkoreksi Seribu Rupiah pada Rabu Ini
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB






