Ketegasan ini disampaikan karena pemerintah berkomitmen untuk tidak lagi bersikap lamban dalam pelayanan publik. Kebutuhan dunia usaha akan kepastian dan kecepatan layanan menjadi tolok ukur keberhasilan instansi negara.

Saat memaparkan KEM-PPKF RAPBN 2027 di hadapan parlemen, Presiden Prabowo kembali menyoroti perlunya perbaikan sistem di tubuh Bea Cukai.

Ia mengingatkan aparatur negara harus lebih responsif dan meninggalkan kebiasaan pasif.

Presiden menginstruksikan Menteri Keuangan untuk segera mengambil langkah tegas jika pimpinan di instansi tersebut tidak mampu berbenah.

Pergantian pejabat akan dilakukan secara cepat apabila layanan masih lambat dan menghambat efisiensi ekonomi.

>>> 8 Prinsip Hidup Warren Buffett untuk Sukses Finansial di 2026

Regulasi Ekspor Satu Pintu melalui PT DSI

Pemerintah sedang mematangkan regulasi terkait kewajiban ekspor satu pintu melalui PT DSI. Aturan ini akan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA.

PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) telah ditunjuk secara resmi sebagai BUMN pengekspor tunggal komoditas strategis.

Pada tahap awal, kewajiban ini diterapkan pada tiga komoditas utama: minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

Kebijakan ini dirancang untuk menutup celah pelarian keuntungan atau profit shifting yang merugikan keuangan negara.

Dengan kontrol lebih terpusat, pemerintah dapat memantau volume dan nilai transaksi SDA secara lebih akurat dan real-time.

Presiden Prabowo optimis pengelolaan SDA melalui PT DSI akan mendongkrak pendapatan negara secara signifikan.

Targetnya, Indonesia diharapkan bisa menyamai pencapaian Meksiko dan Filipina dalam optimalisasi pajak dari sektor kekayaan alam.

Pemerintah juga tengah menyusun Peraturan Direktur Jenderal terkait restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mendukung sistem ini.

Sinkronisasi aturan antar kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan tidak menghambat arus logistik.

Penguatan koordinasi antara PT DSI, Bea Cukai, dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan menciptakan ekosistem yang lebih transparan.

Hal ini penting untuk memastikan setiap kekayaan alam memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menutup penjelasannya dengan menyatakan bahwa pembenahan integritas SDM di Bea Cukai adalah harga mati.

Evaluasi terhadap kinerja pejabat akan dilakukan secara berkala dan ketat.

Langkah tegas ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintah menyambut RAPBN 2027 yang lebih mandiri dan berdaya saing.

>>> Dua Lipa dan Callum Turner Resmi Menikah di London, Ini Potret Mewahnya

Dengan kolaborasi yang solid, tata kelola SDA Indonesia diharapkan menjadi lebih modern dan memberikan kontribusi devisa yang lebih besar.