Registrasi Ulang Wajib Pajak Kriteria Tertentu 2026: Aturan Resmi dan Mudah
Pemerintah telah menerbitkan aturan teknis terbaru mengenai registrasi ulang bagi Wajib Pajak (WP) dengan kriteria tertentu. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026.
Aturan ini bertujuan memastikan validitas data dan memberikan kepastian hukum dalam pemberian insentif fiskal. Fasilitas utama yang diberikan adalah restitusi pajak dipercepat bagi WP yang memenuhi syarat.
Kriteria Wajib Pajak untuk Restitusi Dipercepat
Ada tiga kategori WP yang berhak mengajukan permohonan restitusi dipercepat. Pertama, WP dengan kriteria tertentu berdasarkan kepatuhan formal dan material.
Kedua, WP dengan persyaratan tertentu yang dilihat dari nilai restitusi dalam batas nominal. Ketiga, Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah yang telah diverifikasi Direktorat Jenderal Pajak.
Status ini tidak permanen dan dapat dicabut jika WP tidak lagi memenuhi kriteria kepatuhan.
Prosedur dan Jadwal Pengajuan
Permohonan Surat Keputusan (SK) WP Kriteria Tertentu sudah dapat diajukan mulai pekan pertama Juni 2026. Pengajuan dilakukan melalui saluran resmi, termasuk sistem Coretax DJP.
Status WP sangat bergantung pada kepatuhan terhadap delapan ketentuan utama. Jika salah satu syarat gagal dipenuhi, hak pengembalian pendahuluan bisa gugur otomatis.
Berikut ringkasan poin penting administrasi pajak:
- Dasar regulasi: PMK Nomor 28 Tahun 2026
- Mulai berlaku pengajuan: pekan pertama Juni 2026
- Fasilitas utama: restitusi pajak dipercepat
- Sistem administrasi: Coretax DJP dan portal resmi
Pemerintah serius memodernisasi sistem perpajakan untuk mempermudah akses WP patuh. Sistem Coretax juga membantu WP menanggapi surat peringatan seperti SP2DK secara transparan.
Selain restitusi, ada isu perpajakan lain yang menjadi sorotan.
Revisi PP Nomor 20 Tahun 2026 mengatur ulang skema PPh Final UMKM dengan tarif 0,5 persen khusus untuk Orang Pribadi, PT Perorangan, dan Koperasi.
Beberapa daerah juga menggelar program pemutihan pajak kendaraan, seperti Lampung dan Kalimantan Tengah. Razia kendaraan di Palangka Raya ditingkatkan untuk mendorong kepatuhan.
Otoritas menegaskan tidak ada kuota pencairan restitusi di setiap KPP. Tindakan tegas berupa pemecatan bagi pegawai pajak dengan kekayaan tidak wajar juga diterapkan.
WP diimbau memantau kanal informasi resmi agar tidak tertinggal tenggat waktu dan perubahan regulasi. PMK 28/2026 diharapkan menjadi solusi percepatan likuiditas pelaku usaha melalui restitusi yang efisien.
Update Terbaru
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Habitat Baru
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Strategi pakai bedak agar riasan kulit berminyak tahan lama dan glowing
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Prestasi Gemilang Pemprov DKI Sabet Empat Penghargaan Humas Komdigi
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Istri Russell Brand Yakin Suami Tidak Bersalah Meski Divonis
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
John Travolta Siap Buka Hati Usai Enam Tahun Fokus Urus Buah Hati
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Ramalan Zodiak 18 November Memuat Tantangan Asmara Capricorn serta Aquarius
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Cara Memulai Usaha Cilok dan Bakso Tusuk Gerobak untuk Pemula: Modal, Peralatan, dan Cara Jualnya
Rabu / 18-11-2026, 10:37 WIB
Kabar bahagia kehamilan kedua dibagikan istri Tommy Kurniawan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Syarat Masa Berlaku Paspor 6 Bulan Sebelum Berangkat ke Luar Negeri
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Peran Rumah Irjen Eko Hadi dalam Kasus Makar Prabowo Terungkap
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Sekolah bawah tanah di Kabul jadi wujud perlawanan perempuan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Nilai Jual Emas Antam Terkoreksi Seribu Rupiah pada Rabu Ini
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB






