Pelanggaran Hak Karyawan Meningkat di 72 Persen Negara pada 2026
Konfederasi Serikat Pekerja Internasional (ITUC) merilis laporan terbaru yang mengungkapkan peningkatan pelanggaran hak pekerja secara global.
Survei terhadap 151 negara menunjukkan bahwa 72 persen di antaranya menolak memberikan akses keadilan bagi pekerja.
ITUC mencatat bahwa tekanan terhadap hak karyawan semakin dalam di tengah ketidakpastian global. Fenomena ini juga melanda negara-negara yang selama ini dianggap memiliki demokrasi stabil.
Data Pelanggaran Hak Pekerja
Sebanyak 87 persen negara di dunia melanggar hak pekerja untuk melakukan aksi mogok kerja. Sekitar 80 persen negara membatasi ruang perundingan kolektif bagi pekerja.
Penggunaan teknologi untuk memantau dan mengintimidasi karyawan semakin marak. Pemerintah di banyak negara juga semakin jarang melibatkan organisasi buruh dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.
Sekretaris Jenderal ITUC, Luc Triangle, menyatakan bahwa krisis hak pekerja ini sudah masuk ke jantung demokrasi. Menurutnya, persoalan ini mengancam keseimbangan sosial global.
Negara dengan Kondisi Terburuk
Negara maju seperti Amerika Serikat dan Prancis mengalami penurunan peringkat dalam indeks perlindungan pekerja. AS kini masuk dalam daftar pantauan khusus karena pelanggaran hak yang sistemik.
Prancis turun ke peringkat tiga, mencatat rekor terburuk bagi Eropa dan AS sejak indeks diluncurkan pada 2014.
Argentina dan Panama menjadi anggota baru dalam daftar hitam karena kondisi kerja yang memburuk.
Negara dengan pelanggaran berat meliputi Belarusia, Ekuador, Mesir, dan Eswatini. Sementara itu, Myanmar, Nigeria, Tunisia, dan Turki masuk kategori krisis hak pekerja.
ITUC mengkritik kolaborasi antara pemilik modal besar dengan pemimpin otoriter untuk menekan hak buruh. Langkah ini dinilai hanya untuk memaksimalkan keuntungan tanpa mempedulikan kesejahteraan manusia.
Triangle berpendapat bahwa banyak pemerintah gagal melindungi rakyatnya. Bahkan, pihak otoritas aktif melemahkan posisi tawar pekerja, yang berujung pada serangan terkoordinasi terhadap demokrasi.
ITUC telah menyusun indeks tahunan ini selama lebih dari satu dekade. Pemeringkatan didasarkan pada puluhan kriteria yang mengacu pada konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO).
Update Terbaru
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB






