Beberapa langkah yang diusulkan:

  • Menjadikan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran pilihan bagi siswa yang berminat.
  • Menerapkan instruksi ini sebagai program khusus di sekolah tertentu yang sudah memiliki fasilitas pendukung.
  • Melakukan uji coba terbatas sebelum diwajibkan secara masif.

Langkah bertahap ini dianggap lebih bijaksana untuk menghindari kegagalan sistemik. Kualitas pendidikan tetap terjaga tanpa memaksakan standar yang belum mampu dipenuhi seluruh sekolah.

Kritik Atas Agenda Diplomasi vs Kebutuhan Murid

Terdapat kekhawatiran bahwa instruksi ini mungkin hanya dipandang sebagai gestur diplomasi internasional.

Lalu Hadrian berharap kebijakan ini didasari perencanaan pendidikan yang kuat, bukan sekadar respons terhadap suasana pertemuan antar kepala negara.

Pandangan serupa disampaikan oleh Prof. Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir, akademisi dari University of Melbourne.

Melalui media sosial, ia memperingatkan agar kebijakan bahasa tidak lahir hanya karena hangatnya suasana diplomatik.

Gus Nadir menyoroti bahwa pemilihan bahasa asing mencerminkan pilihan geopolitik dan arah strategis bangsa.

>>> Klasemen MotoGP 2026: Bezzecchi Kokoh di Puncak, Marquez Tertahan

Kurikulum bahasa yang dipilih hari ini akan menentukan arah perdagangan, hubungan internasional, hingga peluang kerja generasi mendatang.

Pertimbangan Geopolitik dan Kebutuhan Praktis

Menurut Gus Nadir, pemerintah perlu membandingkan nilai strategis bahasa Prancis dengan bahasa internasional lain seperti Mandarin, Jepang, atau Spanyol.

Pemilihan bahasa asing idealnya didasarkan pada kajian mendalam mengenai kebutuhan pasar kerja global.

Selain aspek geopolitik, Gus Nadir mengingatkan masalah praktis di lapangan. Distribusi tenaga pendidik masih timpang di berbagai wilayah tanah air.

Beberapa kendala praktis yang disoroti:

  • Kekurangan guru spesialis Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris di pelosok daerah.
  • Ketersediaan lulusan pendidikan bahasa Prancis yang siap ditugaskan ke wilayah terpencil.
  • Kebutuhan anggaran besar untuk pengadaan buku teks dan pelatihan guru secara nasional.
  • Risiko melebarnya kesenjangan pendidikan antara siswa di kota besar dan daerah tertinggal.