Warga Kabupaten Blora kembali menyuarakan protes atas kondisi jalan provinsi yang rusak parah.

Pada Minggu, 31 Mei 2026, mereka menanam pohon pisang dan pepaya di tengah ruas jalan Randublatung–Cepu.

>>> Target Lifting Migas 2027 Dipatok Moderat, Sinyal Industri Hulu Lesu?

Aksi simbolis ini menjadi kritik atas lambannya perbaikan infrastruktur yang sudah berlangsung lama. Warga juga menimbun lubang dengan tanah grosok untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Dalam aksi tersebut, warga membentangkan kartu kuning sebagai peringatan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kartu kuning melambangkan kegagalan otoritas menyediakan jalan yang aman.

Kartu Kuning untuk Pemprov Jateng

Aktivis lokal Lilik Yuliantoro menyatakan kartu kuning adalah peringatan agar pemerintah segera bertindak. Jalan tersebut merupakan urat nadi ekonomi yang sudah bertahun-tahun dikeluhkan.

Kerusakan jalan dinilai sangat membahayakan keselamatan pengguna. Warga memasang pohon pisang sebagai penanda darurat agar pengendara waspada.

Warga juga menyoroti sikap Gubernur Jawa Tengah. Wakil Bupati Blora Sri Setyorini sebelumnya telah menyampaikan keluhan ke pihak provinsi.

Exy Wijaya, peserta aksi, menegaskan warga Blora berhak atas jalan layak. “Jangan menyakiti masyarakat Blora, bangunlah jalan Randublatung-Cepu karena statusnya jalan provinsi,” ujarnya.

Pemprov Usulkan Dana Inpres 2026

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengupayakan solusi melalui bantuan anggaran pusat. Tiga ruas jalan di Blora diusulkan masuk program Inpres Jalan Daerah (IJD).

>>> Wali Kota Cup Bogor 2026: Ajang Resmi Cari Bibit Atlet dari 48 Tim Pelajar Terbaik

Kepala DPUPR Jateng Henggar Budi Anggoro mengatakan koordinasi terus dilakukan. Pihaknya berkomunikasi dengan Komisi V DPR RI untuk memperjuangkan prioritas pembangunan.

Ruas jalan yang diusulkan meliputi:

  • Jalan Singget–Doplang–Cepu sepanjang 7,5 km
  • Jalan Kunduran–Ngawen sepanjang 8 km
  • Jalan Todanan–Ngawen sepanjang 11 km

Data ketiga ruas telah diinput ke sistem usulan IJD. Pemerintah berharap dukungan pusat menutup kekurangan anggaran daerah.

Anggaran Terbatas untuk Perbaikan

Keterbatasan anggaran menjadi alasan penanganan jalan tidak masif. Tahun ini, dana tersedia untuk ruas yang diprotes hanya Rp5,276 miliar.

Anggaran tersebut akan segera dilelang. Namun, dana itu diperkirakan hanya mampu membiayai perbaikan sepanjang 500 meter.

Faktor penyebab terbatasnya daya jangkau antara lain kenaikan harga material konstruksi. Selain itu, ada kebutuhan pelebaran badan jalan masing-masing 50 cm di kanan dan kiri.

Perbaikan menyeluruh membutuhkan pendanaan lebih besar. Skema dana Inpres menjadi tumpuan utama Pemprov Jateng.

>>> Polisi Telusuri Aliran Uang Penipuan WO di Jaktim, Ada Temuan Mengejutkan

Aksi protes berlangsung kondusif dengan pengamanan aparat. Warga berharap usulan dana Inpres segera terealisasi, bukan sekadar wacana.