Asosiasi Produsen Pengolahan & Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) secara resmi menyurati Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Mereka meminta sektor perikanan dikecualikan dari kewajiban Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang diatur dalam PP Nomor 8/2025.

>>> Danantara Belum Rilis Laporan Keuangan, Dony Oskaria Beri Penjelasan

Ketua AP5I, Saut P Hutagalung, mengungkapkan bahwa mayoritas anggotanya adalah eksportir udang ke Amerika Serikat. Saat ini mereka menghadapi keterlambatan pembayaran dari pembeli di AS.

Permasalahan ini dipicu oleh temuan kontaminasi zat radioaktif Cesium 137 pada produk tahun 2025.

Akibatnya, pengawasan diperketat dan pembayaran baru diterima dalam waktu 3 hingga 4 bulan setelah barang dikirim.

Beban Biaya yang Memberatkan

Eksportir perikanan juga menanggung berbagai beban biaya tambahan.

Antara lain tarif Anti Dumping 3,9 persen untuk masuk ke pasar AS, tarif global tambahan 10 persen, lonjakan harga bahan bakar industri lebih dari 70 persen, serta kenaikan biaya pengiriman ke AS sebesar 34-55 persen per kontainer.

Kondisi ini memaksa perusahaan menyediakan modal kerja dua kali lipat dari biasanya.

>>> BBM Naik, Alat Berat Listrik Jadi Solusi Efisiensi Tambang Terbaru 2026

Hal ini penting agar operasional tetap berjalan dan pembelian bahan baku dari nelayan atau petambak tidak terhenti.

AP5I menilai kewajiban retensi devisa dalam PP 8/2025 akan mengganggu arus kas perusahaan pengolahan ikan.

Mereka khawatir dampaknya meliputi gangguan operasional, penurunan daya saing, penurunan volume ekspor, hingga risiko PHK.

Dalam suratnya, AP5I menekankan bahwa seluruh devisa hasil ekspor sangat dibutuhkan untuk memutar roda bisnis.

Mereka berharap pemerintah memberikan pengecualian khusus demi menjaga keberlangsungan sektor perikanan dan mencegah penghentian operasi usaha.

>>> Mengenal Dolar: Sejarah, Pengertian, dan Alasan Paling Banyak Dicari 2026

Asosiasi juga meminta pemerintah meninjau ulang regulasi tersebut. Mereka menegaskan pentingnya fleksibilitas bagi sektor yang sangat bergantung pada fluktuasi harga global.