Konsep ekonomi yang diusung Presiden Prabowo Subianto, populer dengan sebutan Prabowonomics, menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat.

Gagasan ini muncul sebagai jalan tengah yang mencoba menyeimbangkan antara paham sosialisme dan kapitalisme.

>>> Insentif Kendaraan Listrik 2026: Pemerintah Prioritaskan Baterai Nikel

Diskusi mengenai arah kebijakan ini dapat dimulai dengan meninjau pemikiran tiga ekonom dunia peraih Nobel Ekonomi 2024.

Mereka adalah Daron Acemoglu dan Simon Johnson dari MIT, serta James A. Robinson dari University of Chicago.

Ketiga pakar tersebut melakukan penelitian mendalam mengenai proses pembentukan institusi dan pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan suatu bangsa.

Fokus riset mereka menekankan bahwa institusi yang inklusif merupakan kunci pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Di sisi lain, mereka berpendapat bahwa institusi yang bersifat ekstraktif atau eksploitatif justru akan menghambat kemajuan negara.

Namun, teori dari para pemenang Nobel ini tampaknya menemui pengecualian jika melihat fenomena pembangunan di China.

Pengecualian China dan Perspektif Keyu Jin

China menjalankan model state capitalism atau kapitalisme negara yang dikendalikan penuh oleh pemerintah.

Secara politik, China memiliki sistem yang sering dianggap ekstraktif dan otoriter di bawah kendali tunggal Partai Komunis China.

Meskipun memiliki sistem yang unik, ekonomi China mampu mencatatkan pertumbuhan luar biasa di atas 10 persen selama hampir tiga dekade.

Bahkan dalam sepuluh tahun belakangan, pertumbuhan mereka masih stabil di angka rata-rata di atas 5,0 persen.

Pandangan para peraih Nobel tersebut cukup kontras dengan analisis Keyu Jin, seorang ekonom muda berbakat asal China.

Profesor dari London School of Economics ini menuangkan pemikirannya dalam buku "The New China Playbook, Beyond Socialism and Capitalism" yang dirilis tahun 2024.