Pemerintah Resmi Pangkas Bea Masuk LPG dan Plastik Jadi 0 Persen Mulai 2026
Pemerintah Indonesia resmi menurunkan tarif bea masuk impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) menjadi 0 persen. Kebijakan ini mulai berlaku pada 2026.
Langkah ini diambil untuk mengatasi kendala pasokan bahan baku industri plastik nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan hal tersebut dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Latar Belakang Kebijakan
Gangguan jalur perdagangan di Selat Hormuz akibat konflik Timur Tengah membuat distribusi nafta tersendat. Nafta merupakan bahan baku utama produksi plastik.
LPG menjadi alternatif pengganti nafta dalam proses produksi plastik. Dengan pemangkasan tarif, pemerintah berharap pelaku industri beralih menggunakan LPG.
Kenaikan harga plastik di dalam negeri mencapai 50 hingga 100 persen. Kondisi ini mendorong intervensi pemerintah untuk menekan lonjakan harga.
Rincian Insentif
Bea masuk LPG yang sebelumnya 5 persen kini menjadi 0 persen. Kebijakan ini bersifat sementara selama enam bulan ke depan.
Selain LPG, pemerintah juga membebaskan bea masuk untuk produk plastik jadi. Produk yang tercakup meliputi Polypropylene (PP), Polyethylene (PE), Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE), dan High-Density Polyethylene (HDPE).
Insentif ini diberikan untuk menjaga pasokan bahan baku dan menstabilkan harga. Setelah enam bulan, pemerintah akan melakukan evaluasi.
Airlangga menyatakan, "Kita akan melihat situasi dan kondisi pasar serta ketersediaan pasokan sesudah 6 bulan berjalan."
Langkah Lanjutan
Kementerian Keuangan sedang memfinalisasi detail teknis pelaksanaan insentif. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga berkomitmen mempercepat perizinan impor.
Kemenperin akan menyusun daftar komoditas impor yang memerlukan dokumen pertimbangan teknis. Kemendag akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan yang relevan.
Pemerintah juga berupaya melakukan diversifikasi sumber bahan baku nafta. Negara eksportir alternatif di luar Timur Tengah sedang dijajaki.
Hingga saat ini, pemetaan negara potensial masih dalam tahap analisis. Pemerintah menargetkan pembahasan krisis bahan baku rampung pada Mei 2026.
Kebijakan ini diharapkan meredam gejolak harga plastik di pasar domestik. Dengan pasokan stabil, daya saing industri nasional tetap terjaga.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






