DPR Masukkan Sanksi Keterwakilan Perempuan ke Revisi UU Pemilu
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Keputusan tersebut diambil menyusul langkah Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan perkara Nomor 128/PUU-XXIV/2026.
Dukungan Wakil Ketua DPR
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum tersebut saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (26/5).
"Kalau putusan MK itu kan final dan mengikat. Jadi, saya pikir, nanti kita akan masukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu," kata Dasco.
Dasco menilai bahwa keputusan tersebut menjadi penguat bagi aturan kuota minimal yang telah berjalan dan mencerminkan keberpihakan terhadap kaum perempuan.
"Kita pikir tentunya masih banyak perempuan yang mempunyai kapasitas yang sebenarnya sudah banyak contohnya yang dapat diandalkan untuk memenuhi kuota perempuan tersebut untuk menjadi legislatif, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun DPR RI," tuturnya.
Putusan MK
Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan tersebut pada Senin (25/5) setelah mengabulkan sebagian permohonan dari empat orang mahasiswa, yaitu Maya Novita Sari, Imas Dion Febriani, Cahya Camila Evanglin, dan Fatati Nailul Munadia.
Melalui putusan nomor 128/PUU-XXIV/2026, lembaga yudisial tersebut menyatakan parpol yang mengabaikan kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen akan dicoret dari kepesertaan pemilu di daerah pemilihan terkait.
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya sanksi tegas ini untuk menjaga prinsip konstitusi mengenai kedaulatan rakyat dan pemilu yang adil.
"Penegasan ini diperlukan untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam kontestasi pemilihan umum yang adil sehingga upaya mengurangi diskriminasi atas jumlah keterwakilan perempuan di DPR/DPRD dapat dilakukan," demikian pertimbangan MK.
Update Terbaru
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB






