Paus Leo Desak Pembatasan Ketat AI di Medan Perang

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam sektor militer memicu keprihatinan mendalam dari pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Paus Leo mendesak adanya pembatasan ketat terhadap penggunaan teknologi AI di medan pertempuran.
Langkah ini diambil demi mencegah meluasnya dampak buruk dari revolusi teknologi yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang sekadar memburu keuntungan finansial.
Melalui surat ensiklik pertamanya, pemimpin umat Katolik tersebut mengkritik tajam implementasi AI dalam perang.
Sorotan ini mengemuka setelah teknologi penentu target pengeboman diaplikasikan oleh Amerika Serikat dalam ketegangan militer dengan Iran.
"Tidak diperbolehkan mempercayakan keputusan yang mematikan atau yang tidak dapat diubah kepada sistem artifisial," tulis Paus kepada 1,4 miliar umat Katolik di dunia.
Akurasi penentuan target serangan udara memerlukan kendali manusia yang memiliki kesadaran penuh, bertanggung jawab, serta berada dalam rantai akuntabilitas yang jelas.
"Ketika keputusan untuk menyerang diambil secara otomatis atau tidak transparan, risiko pengabaian tanggung jawab meningkat," ujarnya.
Sistem persenjataan modern berbasis AI harus tetap dapat ditelusuri riwayat operasionalnya agar kesalahan fatal tidak dibebankan kepada perangkat komputer.
"Semua sistem yang dipakai dalam situasi perang harus menjamin kemungkinan untuk ditelusuri kembali, sehingga akuntabilitas dan kesalahan tidak direduksi ke 'mesin'," sambungnya.
Pernyataan dalam ensiklik ini dipublikasikan setelah Paus Leo melayangkan kritik terbuka terhadap operasi militer AS di Iran, yang memicu reaksi keras dari Presiden Donald Trump.
Meskipun Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth berdalih tindakan tersebut selaras dengan doktrin 'perang yang adil', Vatikan secara tegas menolak pembenaran tersebut.
"Tanpa mengurangi hak untuk membela diri dalam arti yang paling ketat, penting untuk mengeraskan bahwa teori 'perang yang adil' kini sudah usang," tulis Paus Leo.
Ketergantungan pada algoritma rahasia yang dikuasai korporasi besar dinilai berpotensi melahirkan bentuk-bentuk dehumanisasi baru.
Oleh karena itu, tata kelola AI perlu menjadi perhatian serius pemerintah dunia agar tidak merusak sektor pendidikan, lapangan kerja, hingga hubungan sosial.
"Teknologi itu sendiri bukan solusi terhadap masalah umat manusia.
Namun, dalam praktiknya, teknologi tidak pernah netral karena mengambil karakteristik dari mereka yang merancang, membiayai, meregulasi, dan menggunakannya," ucapnya.
Update Terbaru
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Catatan Spesial Menanti Marc Marquez di Sprint Portugal
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Tanggapan Tegas Trump Mengenai Rencana Serangan Bom Kotor Iran
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
BI Catat Pengguna QRIS Lampaui 70 Juta serta 49 Juta Merchant
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
Horizon Evo Pesawat Sayap Tunggal Buatan Natilus Diklaim Hemat Bahan Bakar
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Statistik Impresif Mariano Peralta Bungkam Keraguan di Persib
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Pesta gol ke gawang Belanda bawa Jerman melaju di Nations League
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen, Hendra Wardana Soroti Empat Saham Pilihan
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Indonesia Re Benahi PPID demi Jaga Predikat Informatif
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Anfield Jadi Saksi Persaingan Liverpool dan Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB
Campus League Biliar 2026: Mayshi dan Luthfi Rebut Dua Titel
Rabu / 18-11-2026, 04:42 WIB






