Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam sektor militer memicu keprihatinan mendalam dari pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Paus Leo mendesak adanya pembatasan ketat terhadap penggunaan teknologi AI di medan pertempuran.

Langkah ini diambil demi mencegah meluasnya dampak buruk dari revolusi teknologi yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang sekadar memburu keuntungan finansial.

>>> BPJS Kesehatan Dorong Pola Hidup Sehat Lewat Fun Run 2026 di Buleleng

Melalui surat ensiklik pertamanya, pemimpin umat Katolik tersebut mengkritik tajam implementasi AI dalam perang.

Sorotan ini mengemuka setelah teknologi penentu target pengeboman diaplikasikan oleh Amerika Serikat dalam ketegangan militer dengan Iran.

"Tidak diperbolehkan mempercayakan keputusan yang mematikan atau yang tidak dapat diubah kepada sistem artifisial," tulis Paus kepada 1,4 miliar umat Katolik di dunia.

Akurasi penentuan target serangan udara memerlukan kendali manusia yang memiliki kesadaran penuh, bertanggung jawab, serta berada dalam rantai akuntabilitas yang jelas.

"Ketika keputusan untuk menyerang diambil secara otomatis atau tidak transparan, risiko pengabaian tanggung jawab meningkat," ujarnya.

Sistem persenjataan modern berbasis AI harus tetap dapat ditelusuri riwayat operasionalnya agar kesalahan fatal tidak dibebankan kepada perangkat komputer.

"Semua sistem yang dipakai dalam situasi perang harus menjamin kemungkinan untuk ditelusuri kembali, sehingga akuntabilitas dan kesalahan tidak direduksi ke 'mesin'," sambungnya.

>>> Linktown Resmikan Kantor Cabang Baru di Semarang

Pernyataan dalam ensiklik ini dipublikasikan setelah Paus Leo melayangkan kritik terbuka terhadap operasi militer AS di Iran, yang memicu reaksi keras dari Presiden Donald Trump.

Meskipun Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth berdalih tindakan tersebut selaras dengan doktrin 'perang yang adil', Vatikan secara tegas menolak pembenaran tersebut.

"Tanpa mengurangi hak untuk membela diri dalam arti yang paling ketat, penting untuk mengeraskan bahwa teori 'perang yang adil' kini sudah usang," tulis Paus Leo.

Ketergantungan pada algoritma rahasia yang dikuasai korporasi besar dinilai berpotensi melahirkan bentuk-bentuk dehumanisasi baru.

Oleh karena itu, tata kelola AI perlu menjadi perhatian serius pemerintah dunia agar tidak merusak sektor pendidikan, lapangan kerja, hingga hubungan sosial.

"Teknologi itu sendiri bukan solusi terhadap masalah umat manusia.

>>> Ratnawati Raih Penghargaan Sekar Agni Negeri atas Dedikasi Pelayanan Publik

Namun, dalam praktiknya, teknologi tidak pernah netral karena mengambil karakteristik dari mereka yang merancang, membiayai, meregulasi, dan menggunakannya," ucapnya.