DPR Sahkan Revisi UU PPSK, Evaluasi BI dan OJK Diperkuat
Jumat / 05-06-2026, 13:16 WIB
DPR bersama pemerintah mengesahkan revisi UU PPSK yang memperkuat evaluasi kelembagaan terhadap Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Hasil evaluasi bersifat mengikat.
Jumat / 05-06-2026, 13:16 WIB
DPR bersama pemerintah mengesahkan revisi UU PPSK yang memperkuat evaluasi kelembagaan terhadap Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Hasil evaluasi bersifat mengikat.
Jumat / 05-06-2026, 08:36 WIB
DPR bersama pemerintah mengesahkan revisi UU PPSK dalam Sidang Paripurna. Aturan baru ini memberikan mandat lebih luas bagi Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.
Jumat / 05-06-2026, 01:12 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan 17 poin perubahan dalam UU P2SK untuk memperkuat sektor keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
Kamis / 04-06-2026, 00:05 WIB
Pemerintah dan Komisi XI DPR sepakati revisi UU PPSK. DPR resmi bisa mengevaluasi BI, OJK, dan LPS. RUU siap disahkan di paripurna.
Rabu / 03-06-2026, 20:10 WIB
Komisi XI DPR dan pemerintah sepakat membawa RUU perubahan UU P2SK ke rapat paripurna. Revisi mencakup 17 poin utama, termasuk penguatan LPS, OJK, BI, dan pengaturan aset kripto.
Jumat / 29-05-2026, 02:09 WIB
Revisi UU HAM menuai kritik sebagai ancaman independensi Komnas HAM. Namun, perdebatan perlu diarahkan pada efektivitas lembaga dan tantangan HAM kontemporer.
Rabu / 27-05-2026, 00:04 WIB
DPR RI akan memasukkan putusan MK tentang sanksi diskualifikasi bagi parpol yang tak penuhi kuota 30% perempuan dalam revisi UU Pemilu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah tersebut.
Selasa / 26-05-2026, 22:44 WIB
DPR akan memasukkan aturan kuota 30 persen keterwakilan perempuan untuk calon anggota legislatif dalam revisi UU Pemilu, menindaklanjuti putusan MK.
Selasa / 26-05-2026, 19:48 WIB
Empat kementerian menyusun Daftar Inventaris Masalah revisi UU Polri, mengacu rekomendasi Tim Reformasi Polri. Target selesai tahun 2026.
Selasa / 26-05-2026, 11:04 WIB
Komnas HAM mendesak Pemerintah dan DPR segera merevisi UU TPPO karena modus kejahatan kini berbasis digital. Indonesia dinilai darurat perdagangan orang.