Reforma Agraria Resmi Jadi Undang-Undang Lewat Sidang Paripurna DPR
Rabu / 23-09-2026, 08:35 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam sidang paripurna.
Rabu / 23-09-2026, 08:35 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam sidang paripurna.
Selasa / 22-09-2026, 22:14 WIB
DPR mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria menjadi UU. KPA menyoroti lembaga penyelenggara di bawah presiden dan menekankan pentingnya pengawalan implementasi.
Selasa / 22-09-2026, 21:56 WIB
Pemerintah akan menyusun peraturan pemerintah yang mengatur batas minimum dan maksimum kepemilikan tanah setelah RUU Pengaturan Reforma Agraria disahkan DPR.
Selasa / 22-09-2026, 18:49 WIB
DPR resmi mengesahkan UU Reforma Agraria guna mengatur pembatasan penguasaan dan kepemilikan tanah demi mengatasi ketimpangan serta konflik agraria.
Selasa / 22-09-2026, 15:14 WIB
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid hadir di DPR untuk membacakan pandangan resmi Presiden Prabowo Subianto terkait pengesahan RUU Reforma Agraria.
Selasa / 22-09-2026, 08:28 WIB
Badan Legislasi DPR dan pemerintah menyepakati pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria untuk segera dibawa ke rapat paripurna.
Kamis / 17-09-2026, 02:56 WIB
TNI meminta agar tanah pertahanan negara yang sah dikecualikan dari objek reforma agraria guna mengatasi berbagai persoalan aset dan BMN.
Rabu / 16-09-2026, 14:49 WIB
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa reforma agraria diarahkan untuk keadilan dan tanah idle yang tak produktif bisa diambil kembali oleh negara.
Selasa / 15-09-2026, 23:56 WIB
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan program reforma agraria harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan.
Sabtu / 12-09-2026, 07:21 WIB
Badan Legislasi DPR RI menargetkan pembahasan RUU Reforma Agraria dapat rampung sebelum peringatan Hari Tani Nasional pada 24 September 2026.
Sabtu / 12-09-2026, 02:00 WIB
Jejaring Rakyat Miskin Indonesia mengusulkan agar pemerintah menyetop pembagian sertifikat tanah individu demi menekan ketimpangan penguasaan lahan.
Jumat / 11-09-2026, 16:07 WIB
Jejaring Rakyat Miskin Indonesia mendesak agar Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria turut mengakomodasi berbagai persoalan tanah di perkotaan.