Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan program reforma agraria harus diarahkan secara nyata untuk mewujudkan keadilan sosial.

Pengelolaan tanah wajib memberikan manfaat yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi negara.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah provinsi di Jakarta pada Selasa.

Agenda penting itu membahas pengelolaan aset daerah guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.

Filosofi reformasi agraria dirancang untuk menjalankan UUD 1945 Pasal 33 agar tidak terjadi penguasaan tanah secara dominan oleh satu pihak.

Tito menilai penguasaan lahan secara sepihak masih kerap memicu konflik serta menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Kondisi tersebut mendorong perlunya perbaikan regulasi di bidang agraria secara menyeluruh demi kepentingan rakyat banyak.

Pemerintah menaruh perhatian khusus pada Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Lahan yang dibiarkan menganggur perlu ditata kembali agar bisa didistribusikan ulang kepada masyarakat luas.

Selain penataan lahan, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan kawasan pangan dan industri.

Ketahanan pangan tetap menjadi prioritas utama melalui perlindungan lahan sawah berkelanjutan di berbagai wilayah.

Di sisi lain, ketersediaan lahan untuk sektor industri juga dijaga demi kelangsungan arus investasi nasional.