Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan klarifikasi tegas mengenai berbagai informasi keliru yang menyeret namanya akhir-akhir ini.

Ia dengan tegas membantah isu yang menyebutkan bahwa dirinya telah dicekal keluar negeri terkait perkara penyadapan ilegal.

Menurut keterangannya, tidak ada satu pun pengajuan pencekalan yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum terhadap dirinya.

Tito menilai kabar yang beredar luas di berbagai platform media sosial tersebut sepenuhnya merupakan berita bohong.

Selain isu pencekalan, ia juga menepis tuduhan miring yang menyatakan rumah dinasnya dijadikan lokasi berkumpul bagi para tersangka.

Ia menjelaskan bahwa alamat rumah pribadinya berbeda dengan lokasi yang dituduhkan dalam narasi hoaks tersebut.

Tito menyatakan dirinya telah menanggalkan status sebagai anggota kepolisian sejak tahun 2019 setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri.

Sejak saat itu, ia memilih untuk fokus sepenuhnya menjalankan tanggung jawab baru yang diembankan kepadanya sebagai Menteri Dalam Negeri.

Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan masalah internal kepolisian kepada pihak berwenang yang saat ini bertugas mengawasinya.

Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal.

Para tersangka yang terlibat dalam perkara tersebut dijerat dengan ketentuan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, serta Pasal 32 UU ITE.