Politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung.

Putusan tersebut sebelumnya membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Doli menilai opsi hak menyatakan pendapat lebih relevan dibandingkan hak angket yang prosesnya bisa memakan waktu lebih panjang.

Menurutnya, DPR tidak perlu lagi melalui hak interpelasi karena tidak ada hal yang perlu ditanyakan dalam polemik ijazah tersebut.

Respons Pimpinan DPR dan Usulan Fraksi

Ia menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Agung telah memberikan fakta hukum yang jelas bagi langkah lembaga legislatif.

Usulan penggunaan hak menyatakan pendapat ini juga telah dikomunikasikan dengan sejumlah fraksi lain di parlemen.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan hal senada terkait usulan dari berbagai kelompok masyarakat tersebut.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pimpinan dewan akan segera memproses berbagai usulan yang masuk.

Pembahasan secara resmi baru akan dimulai setelah DPR memasuki masa sidang pascareses.

Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihaknya menerima banyak desakan dari kelompok masyarakat agar mengambil langkah serupa melalui parlemen.

Landasan hukum mengenai hak menyatakan pendapat sendiri diatur dalam UUD 1945 serta UU MD3 untuk merespons dugaan pelanggaran hukum.

Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa aspirasi dari organisasi masyarakat sipil dan lintas fraksi tersebut akan disikapi sesuai mekanisme dewan.