Badan Legislasi DPR RI menetapkan target ambisius untuk merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria.

Aturan baru tersebut dijadwalkan selesai sebelum peringatan Hari Tani yang jatuh pada 24 September 2026 mendatang.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa tenggat waktu tersebut bukan berarti proses legislasi dilakukan secara tergesa-gesa.

Target itu dipasang sebagai langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan pertanahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

RUU ini sebelumnya telah resmi disahkan sebagai usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna ke-5 masa sidang I 2026-2027 pada Selasa, (8/9).

Pihak Baleg memastikan bahwa pengaturan dalam RUU Reforma Agraria tidak dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Pokok Agraria.

Regulasi baru ini dirancang untuk menjangkau sektor dan kawasan di luar cakupan UUPA, termasuk sektor kehutanan.

Konflik pertanahan selama ini kerap terjadi pada berbagai jenis penguasaan lahan yang membutuhkan payung hukum lebih luas.

Hal itu mencakup tanah negara, kawasan hutan, Hak Guna Usaha, hingga Hak Pengelolaan yang melibatkan masyarakat dan korporasi.

Selama dua hari sebelumnya, Baleg telah menggelar rapat dengar pendapat umum secara maraton bersama sejumlah akademisi.

Sejumlah pakar agraria, perwakilan organisasi sipil, hingga lembaga penegak hukum turut dilibatkan dalam proses penyusunan aturan.

Pembahasan intensif ini diharapkan mampu menghasilkan kerangka hukum yang komprehensif bagi masyarakat.