Sebanyak enam organisasi yang tergabung dalam Jejaring Rakyat Miskin Indonesia menyampaikan usulan penting dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria.

Usulan tersebut disampaikan langsung di hadapan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta pada hari Kamis.

Perwakilan koalisi tersebut secara tegas meminta pemerintah agar menghentikan praktik pembagian sertifikat hak tanah kepada masyarakat secara individu.

Mereka mengaku merasa pesimis bahwa kebijakan pembagian lahan secara perseorangan tersebut mampu menyelesaikan masalah ketimpangan hak atas tanah.

Kebijakan politik pembagian lahan dinilai tidak akan mendatangkan kesejahteraan yang merata jika masih mempertahankan pola kepemilikan individu.

Meski regulasi telah menetapkan adanya larangan bagi masyarakat untuk mengalihkan tanah pemberian dalam kurun waktu sepuluh tahun, praktiknya sering kali berbeda.

Banyak ditemukan kasus peralihan kepemilikan melalui jalur bawah tangan yang pada akhirnya membuat lahan tersebut kembali berputar di pasar bebas.

Sebagai solusi alternatif, koalisi tersebut mengusulkan agar kebijakan politik reforma agraria diterapkan melalui mekanisme kepemilikan sertifikat bersama.

Pilihan itu dianggap mendesak karena jika warga diberi kebebasan memilih, mayoritas dipastikan akan tetap menjatuhkan pilihan pada sertifikat hak milik individu.

Penerapan sertifikat bersama atas tanah tersebut khususnya disuarakan agar bisa diberlakukan secara khusus di wilayah perkotaan.

Perubahan tata ruang kota yang berjalan sangat cepat serta tingginya harga lahan membuat masyarakat kota semakin mudah kehilangan hak atas tanahnya.

Kepemilikan lahan secara perorangan juga dinilai tidak akan menjamin kesejahteraan warga meskipun tanah hasil pemberian tersebut kemudian dijual.

Luas bidang tanah dengan sertifikat hak milik yang diterima oleh setiap warga dalam skema individu tercatat tidak terlalu besar.

Apabila lahan-lahan tersebut digabungkan dalam kepemilikan bersama, total arealnya akan menjadi jauh lebih luas untuk dikelola secara kolektif.

Penggabungan lahan secara bersama-sama diyakini dapat memudahkan warga dalam membangun usaha bersama demi meningkatkan kesejahteraan hidup.

Rancangan Undang-Undang Reforma Agraria sendiri telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat sebagai usulan inisiatif lembaga legislatif.

Salah satu agenda penting yang dijadwalkan akan segera dibahas secara mendalam adalah mengenai pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional.