Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang.

Pengesahan tersebut dilakukan langsung dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 pada hari Selasa (22/9/2026).

Regulasi baru ini dirancang khusus guna melakukan penataan, pengendalian, serta pembatasan atas penguasaan dan kepemilikan tanah di berbagai wilayah.

Langkah tersebut diambil untuk mencegah terjadinya konsentrasi dan rekonsentrasi penguasaan lahan yang kerap memicu masalah di tengah masyarakat.

Keputusan penting ini diambil setelah seluruh fraksi beserta para anggota dewan menyatakan persetujuan mereka dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR.

Sebelum mencapai tahap pengesahan tingkat II, Badan Legislasi bersama pemerintah telah lebih dulu membahas sebanyak 596 Daftar Inventarisasi Masalah.

Proses pembahasan panjang itu juga melibatkan hingga 55 pihak yang mencakup akademisi, praktisi, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, hingga kementerian terkait.

Salah satu substansi utama dalam aturan ini adalah penetapan lokasi prioritas reforma agraria untuk menangani persoalan ketimpangan dan tanah terlantar.

Kelompok yang diprioritaskan sebagai subjek penerima meliputi petani, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, serta masyarakat miskin.

Undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum bagi para subjek reforma agraria, pendamping masyarakat, saksi, hingga pihak yang mempertahankan hak tanah.

Selain itu, disepakati pula pembentukan Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria yang berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.