Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan penjelasan mengenai wacana kenaikan parliamentary threshold menjadi 5%. Aturan tersebut masih dalam tahap perbincangan informal.

Pembahasan resmi mengenai perubahan aturan Pemilu nantinya akan dilangsungkan di DPR melalui mekanisme legislasi. Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (22/9/2026).

Puan menyebut pembicaraan mengenai ambang batas 5 persen belum mencapai keputusan resmi antarpaiai politik. PDI Perjuangan juga telah diajak berbicara secara informal terkait wacana tersebut.

Saat ini, pembahasan revisi UU Pemilu masih mencakup berbagai isu desain kepemiluan. Komisi II DPR membuka masukan dari KPU, Bawaslu, akademisi, serta pemangku kepentingan.

Sejumlah partai politik sebelumnya telah menyuarakan pandangan berbeda terkait angka ambang batas. Partai Gerindra dan Partai Golkar sempat menyebut angka sekitar 5 persen.

Ketua Komisi II DPR M. Rifqinizamy Karsayuda turut mengusulkan kenaikan ambang batas hingga kisaran 5,5% sampai 7%.

Usulan itu juga mencakup penerapan sampai tingkat daerah.

Puan menegaskan seluruh skema yang berkembang belum bisa dianggap sebagai hasil akhir. Proses legislasi masih memiliki waktu karena Pemilu berikutnya dijadwalkan pada 2029.