Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan akan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria yang baru disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Pengesahan itu dilakukan pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dengan seluruh fraksi menyetujui RUU tersebut berlaku.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menegaskan ukuran keberhasilan UU ini adalah sejauh mana aturan benar-benar dijalankan dan menghadirkan perubahan nyata bagi rakyat.

Menurut KPA, UU ini memuat sejumlah pengaturan penting, termasuk jaminan pemenuhan, pemulihan, dan pengakuan hak rakyat atas tanah dan sumber agraria.

Aturan lain mencakup penetapan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA), pengaturan objek dan subjek reforma agraria, serta pembentukan lembaga khusus penyelenggara reforma agraria.

Lembaga tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Tantangan Implementasi dan Pengawalan

KPA menilai tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh mandat UU dilaksanakan secara konsekuen, terutama menyelesaikan konflik agraria dan mendistribusikan tanah kepada rakyat.

Selain itu, ketimpangan penguasaan tanah harus dikoreksi agar reforma agraria memperkuat posisi dan kedaulatan rakyat atas tanah serta sumber-sumber agraria.

Dewi menyebut kaum tani dan rakyat harus memiliki ruang semakin besar untuk membangun organisasi yang kokoh dan mengelola tanah serta sumber agraria.

Ruang itu juga dinilai penting untuk mengembangkan ekonomi rakyat serta mewujudkan keadilan agraria dan kedaulatan pangan.

Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan KPA, Benni Wijaya, menekankan perlunya pengawalan agar implementasi undang-undang berjalan semestinya.

Ia menyebut hal itu membutuhkan dorongan bersama dari seluruh masyarakat sipil, organisasi tani, organisasi rakyat, masyarakat adat, dan nelayan.