Menurut Benni, pengawasan penting agar terwujud keadilan dalam penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria.

Ia juga berharap tidak ada monopoli dan penguasaan tanah oleh perusahaan besar, serta terjadi peningkatan ekonomi di lokasi yang konfliknya diselesaikan atau tanahnya diredistribusi.

Soal lembaga reforma agraria yang akan dibentuk, Benni menyatakan KPA setuju karena sejalan dengan aspirasi masyarakat.

Ia mengingatkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebelumnya tidak berjalan semestinya akibat ego-sektoral antar kementerian dan lembaga.

Karena itu, KPA menilai badan khusus dengan kewenangan lintas sektor diperlukan untuk menerobos hambatan yang selama ini terjadi.

RUU Pengaturan Reforma Agraria resmi disahkan menjadi UU pada Sidang Paripurna DPR ke-6 Masa Sidang I 2026-2027.

Rapat pengesahan dilakukan sehari setelah semua fraksi menyepakati RUU itu dalam rapat pleno di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Ketua Panitia Kerja RUU Reforma Agraria, Ahmad Iman Sukri, menjelaskan RUU ini mencakup 14 poin penting pembahasan.

RUU antara lain memuat soal lembaga pengawas reforma agraria, aturan penyelesaian konflik, penataan, pendanaan, hingga ketentuan pidana.

DPR menyepakati sejumlah daftar inventarisir masalah (DIM) yang diserahkan pemerintah, terdiri dari 164 DIM tetap, 54 DIM redaksional, dan 57 DIM perubahan substansi.

Terdapat pula 295 DIM dihapus, 3 DIM ditambahkan, dan 3 DIM reposisi.

Berdasarkan draf final pleno per 21 September, Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria akan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Akan ada pula dewan pengawas pelaksanaan reforma agraria, sementara objek reforma agraria diatur lewat peraturan presiden.

RUU itu juga mengatur soal Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).