Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan perombakan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menghentikan hak veto.

Seruan itu disampaikan di tengah rivalitas global yang kian runcing.

Dalam artikel Bloomberg yang dikutip Anadolu Agency pada Selasa (22/9) berjudul Pencarian Keadilan Global di Dunia yang Berubah, Erdogan menilai dunia membutuhkan sistem perwakilan yang efektif dan akuntabel.

Ia menegaskan bahwa dunia lebih besar dari lima negara anggota tetap DK PBB.

Lima anggota tetap itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, dan China.

Menurut Erdogan, hak veto yang dimiliki anggota tetap mempengaruhi keluar atau tidaknya resolusi terkait suatu masalah.

Desakan Reformasi dan Penghapusan Hak Veto

Erdogan menekankan pentingnya mengubah kebutuhan akan reformasi menjadi peta jalan yang konkret.

Ia menyebut inti dari peta jalan tersebut seharusnya adalah penghapusan hak veto.

Erdogan juga berpendapat bahwa sekadar menambahkan anggota tetap baru ke Dewan Keamanan tidak akan menyelesaikan masalah konsentrasi kekuasaan pengambilan keputusan di tangan sejumlah kecil negara.

Menurutnya, perombakan harus berdasarkan prinsip tidak ada negara yang punya kemampuan permanen untuk menghalangi kehendak mayoritas komunitas internasional.

Ia mengusulkan penguatan kewenangan Majelis Umum dan pembentukan Dewan Keamanan tanpa keanggotaan tetap.

Anggota dewan akan dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tetap.

Dalam pendekatan yang diuraikan Erdogan, negara-negara yang menginginkan masa jabatan berikutnya harus mendapatkan kembali kepercayaan mayoritas anggota Majelis Umum melalui pemilihan umum.

Ia menegaskan representasi dan akuntabilitas Dewan Keamanan di hadapan Majelis Umum harus ditingkatkan.

Erdogan juga menilai tatanan internasional di masa depan tidak bisa dibangun dengan melestarikan hierarki masa lalu.

Ia menyatakan perkembangan selama seperempat abad terakhir menunjukkan tidak ada keseimbangan kekuatan dan tatanan internasional yang permanen.