Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-6 masa sidang I tahun 2026-2027 yang diselenggarakan pada hari Selasa.

Sebanyak delapan fraksi di lembaga legislatif memberikan persetujuan bulat pada pengesahan tingkat pertama di Badan Legislasi.

Pimpinan rapat Sufmi Dasco Ahmad mengetuk palu pengesahan setelah peserta rapat paripurna menyetujui draf rancangan tersebut.

Pemerintah bersama pihak legislatif sebelumnya telah membahas dan menyepakati sejumlah daftar inventarisir masalah terkait.

Poin Penting dan Ruang Lingkup Undang-Undang Reforma Agraria

Ketua Panja RUU Reforma Agraria Ahmad Iman Sukri memaparkan sejumlah substansi pokok yang diatur di dalam undang-undang baru ini.

Aturan baru tersebut mencakup pembentukan lembaga pengawas reforma agraria serta mekanisme penyelesaian konflik pertanahan.

Selain itu, regulasi ini juga mengatur penataan aset, pendanaan, hingga ketentuan pidana bagi pelanggar hukum pertanahan.

Undang-undang ini memuat total empat belas poin penting yang mengatur penyelenggaraan hak atas tanah dan sumber agraria.

Pengaturan tersebut bertujuan menjamin pemenuhan, pemulihan, dan pengakuan hak rakyat serta memprioritaskan subjek reforma agraria.