Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa reforma agraria harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Prinsip tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak ada penguasaan tanah secara dominan.

Di lapangan, pemerintah masih menemukan penguasaan lahan secara dominan oleh pihak tertentu yang berpotensi memicu konflik.

Salah satu sorotan utama ditujukan pada Hak Guna Usaha serta Hak Guna Bangunan yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

Lahan tidak produktif atau idle tersebut dinilai perlu ditata ulang agar dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

Presiden disebut telah menyampaikan bahwa lahan yang tidak digunakan akan diambil kembali oleh negara untuk didistribusikan kepada rakyat.

Selain penataan lahan, pemerintah juga menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan area pangan dan kebutuhan investasi.

Ketahanan pangan tetap menjadi prioritas utama melalui upaya menjaga kelestarian lahan sawah eksisting maupun pembukaan sawah baru.

Kendati demikian, kebutuhan terhadap lahan untuk keperluan industrialisasi serta investasi juga tidak boleh diabaikan begitu saja.

Tantangan tersebut terutama dirasakan di Pulau Jawa yang memiliki dukungan infrastruktur serta ekosistem industri yang jauh lebih siap.

Pemerintah menilai perlu adanya mekanisme kompensasi bagi daerah yang mempertahankan lahan pangan agar tercipta keadilan antardaerah.