Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Jejaring Rakyat Miskin Indonesia mengajukan permintaan penting kepada parlemen.

Mereka meminta agar Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria turut mengakomodasi berbagai kasus agraria di kawasan perkotaan.

Koordinator Advokasi Konsorium Rakyat Miskin Kota, Guntoro Gugun Muhammad, menyampaikan pandangan tersebut saat mengikuti rapat.

Menurut Guntoro, regulasi mengenai agraria selama ini cenderung hanya memasukkan penanganan masalah yang terjadi di wilayah pedesaan.

Pihaknya sering menemui anggapan di pemerintahan daerah bahwa reforma agraria merupakan program yang khusus berlaku di desa.

Oleh karena itu, koalisi tersebut berharap regulasi baru ini mampu mendorong serta mengakomodir kebutuhan nyata di kota.

Guntoro menegaskan bahwa berbagai perkara agraria di wilayah perkotaan sebenarnya memiliki tingkat kerumitan yang sangat tinggi.

Berbagai masalah yang kerap muncul mencakup diskriminasi hak atas tanah, persoalan tata ruang, hingga tindakan penggusuran.

Masyarakat di perkotaan sering kali menghadapi penertiban secara langsung tanpa adanya kepastian mengenai hak kepemilikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk saat ini jauh lebih banyak menghuni kawasan perkotaan.

Karena alasan tersebut, cara pandang yang menganggap reforma agraria hanya untuk pedesaan harus segera diubah secara menyeluruh.

Guntoro juga menyoroti kelompok suburban yang bermukim di area tepian kota seperti sekitar rel kereta api, sungai, dan pesisir.

Kelompok tersebut biasanya hadir bukan berkat jaminan negara, melainkan atas inisiatif dari komunitas mereka sendiri.

Kondisi itu membuat mereka kerap luput dari perhatian karena tidak memiliki tanah maupun kepastian hukum yang jelas.

Pendekatan yang berlaku selama ini pun sering kali terbatas pada tindakan penertiban semata tanpa solusi jangka panjang.

Perubahan cara pandang sangat krusial guna mengantisipasi gelombang urbanisasi yang terus berlangsung di berbagai daerah.

Sebelumnya, RUU Reforma Agraria telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat sebagai inisiatif lembaga tersebut.

Salah satu poin yang akan dibahas mendalam mencakup rencana pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional.